Indonesia Ingin Gabung BRICS Plus, Pengamat: Bagus Juga, agar Tak Didominasi OECD
JAKARTA, KOMPAS.com - Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana menilai, keinginan Indonesia bergabung dengan blok ekonomi yang diinisiasi oleh Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan (BRICS) sangat baik.
Hikmahanto berpandangan, bergabungnya Indonesia ke BRICS dapat mengurangi dominasi Organization of Economic Co-operation and Development (OECD) atau Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan.
"Menurut saya bagus juga Indonesia bergabung dengan BRICS agar Indonesia tidak didominasi oleh negara-negara OECD," kata Hikmahanto kepada Kompas.com, Minggu (27/10/2024).
Adapun OECD adalah organisasi internasional yang berbasis di Paris, Prancis yang berdiri pada tahun 1961.
Organisasi ini memegang posisi strategis dalam pilar tata kelola global selaku forum dan platform multilateral.
OECD berperan membentuk agenda kebijakan ekonomi pembangunan melalui formulasi, standardisasi, serta diseminasi metodologi, analisis, dan praktik terbaik, khususnya pada sektor-sektor strategis seperti perpajakan, perdagangan, pendidikan, lingkungan, tata kelola publik, dan pembangunan internasional.
"Indonesia juga bisa menjaga jarak yang sama antara negara-negara yang tergabung dengan OECD dengan negara-negara yang tergabung dalam BRICS," kata Hikmahanto.
"Terpenting adalah kepentingan nasional kita diuntungkan dan tidak sebaliknya dirugikan," kata Rektor Universitas Jenderal A Yani itu.
Hikmahanto berpendapat, saat ini Indonesia melihat OECD sudah tidak sekuat di masa lalu. Oleh sebab itu, ia menilai tidak ada salahnya jika Indonesia masuk ke BRICS.
Ia menilai, kekuatan pasar BRICS yang sangat luar dianggap mampu menjadi penyeimbang kekuatan ekonomi negara-negara yang tergabung di dalam OECD.
Di sisi lain, kata Hikmahanto, Indonesia merupakan importir besar bahan bakar minyak (BBM) yang disuling.
Sementara itu, Amerika Serikat (AS) tidak memperbolehkan Indonesia membeli BBM dari Rusia dengan alasan adanya serangan Rusia ke Ukraina.
Padahal, Rusia telah diembargo oleh negara-negara OECD sehingga tidak mempunyai pembeli. "Kalau kita di BRICS kendala seperti ini akan tidak ada," kata Hikmahanto.
Ia juga mengatakan bahwa dunia saat ini sangat ketergantungan dengan mata uang dollar AS.
Sementara itu, BRICS sudah memperkenalkan mata uang di luar dollar AS.
Sehingga, bergabungnya Indonesia ke blok BRICS dinilai mampu mengurangi ketergantungan dengan AS.
Sebelumnya, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI, Roy Soemirat, mengumumkan bahwa Menteri Luar Negeri RI Sugiono secara resmi menyatakan keinginan Indonesia untuk bergabung dengan aliansi ekonomi BRICS Plus.
Pengumuman tersebut disampaikan oleh Menlu Sugiono dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS Plus di Kazan, Rusia, pada Kamis (24/10/2024).
"Pada pertemuan KTT BRICS Plus tersebut, Bapak Menlu sudah menyampaikan bahwa Indonesia berkeinginan untuk bergabung dalam BRICS," ujar Roy dalam keterangan video, Sabtu (26/10/2024).
Dengan pengumuman tersebut, Roy menambahkan bahwa proses aplikasi Indonesia untuk menjadi anggota BRICS kini sudah resmi dimulai.
Selain pernyataan di KTT, Indonesia juga menyampaikan keinginan ini melalui surat resmi yang diserahkan langsung kepada Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov.
Roy menjelaskan bahwa Menlu Sugiono dalam pertemuan tersebut menekankan pentingnya kerja sama dengan negara-negara BRICS dan negara-negara dunia selatan.
“Seperti penegakan hak atas pembangunan berkelanjutan, juga kerja sama untuk mendukung reformasi sistem multilateral agar lebih inklusif, representatif, dan sesuai dengan realita saat ini,” tuturnya.
Indonesia juga berharap, BRICS bisa menjadi kekuatan yang mengedepankan persatuan dan solidaritas bagi negara-negara dunia selatan.
Roy menyatakan bahwa keputusan mengenai aplikasi Indonesia nantinya akan mengikuti mekanisme yang berlaku di dalam BRICS.
