Ini Isi Surat Gibran yang Tak Ditanggapi Nadiem, Ada soal Zonasi-UN
Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka mengaku suratnya sempat dicuekin oleh Nadiem Makarim ketika masih menjabat Mendikbud-Ristek. Sekretaris Daerah Kota Solo Budi Murtono pun mengungkap isi surat Gibran saat masih menjabat Wali Kota Solo.
"Mas Gibran saat masih wali kota berkirim surat tanggal 15 Juli 2024. Sampai ini kita pantau tidak ada jawaban. Memastikan apakah surat kita sudah ditanggapi Kementerian Pendidikan atau belum. Saya konfirmasi ke sespri Pak Wapres belum ada," kata Budi dilansir detikJateng, Rabu (13/11/2024).
Budi mengatakan ada empat persoalan yang disampaikan Gibran kepada Nadiem saat itu. Empat persoalan itu adalah mengenai PPDB, ujian nasional, platform Merdeka Mengajar, dan mengenai usulan mengangkat kepala sekolah melalui mekanisme guru penggerak.
"Pertama masalah PPDB zonasi banyak kendala, kendala yang dimaksud di Kota Solo ya. Karena saat itu banyak aduan mengenai zonasi," ucapnya.
Kemudian, tertulis juga mengenai ujian nasional (UN) yang dihapus. Gibran dalam suratnya, kata Budi, mengungkapkan dampak dari UN dihapus adalah semangat belajar anak menjadi menurun.
"Sedangkan platform Merdeka Mengajar guru itu membuat banyak laporan, sehingga membuat waktu untuk mengajak tidak bisa optimal. Lalu mengenai pengangkatan kepala sekolah dan pengawas pakai guru penggerak, kita memberikan alternatif usulan bahwa tidak harus guru penggerak, tapi bisa juga guru yang sudah senior," ucapnya.
Selain itu, Budi menyebut Gibran sempat memberikan usul mengenai PPDB, terutama pada sistem zonasi. Alternatif usulan yang sempat disampaikan mengenai PPDB memakai standar nilai.
Sebelumnya, Gibran bercerita pernah bersurat kepada Nadiem tapi tidak ditanggapi hingga saat ini. Hal itu disampaikan Gibran ketika memberi pengarahan ke Kadisdik se-Indonesia.
Simak lengkapnya di sini.
Simak juga Video ‘Ibas soal Coding Diajarkan di SD-SMP Bagus Bagi Negara Kita’
[Gambas Video 20detik]
