Insiden Prajurit TNI Serang Warga di Deli Serdang, Akankah Proses Hukum Digelar Terbuka?
JAKARTA, KOMPAS.com - Kasus penyerangan di Desa Selamat, Deli Serdang, Sumatera Utara, membawa perhatian besar publik. Keterlibatan puluhan prajurit TNI dan jatuhnya korban jiwa menimbulkan berbagai tuntutan, salah satunya dari DPR.
Permintaan transparansi muncul dari Komisi I DPR, menginginkan TNI terbuka dalam proses hukum ini.
Mengapa keterbukaan proses hukum anggota TNI yang melanggar penting di mata publik?
Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI-P, TB Hasanuddin, mengeluarkan pernyataan keras terhadap insiden penyerangan oleh prajurit TNI. Hasanuddin menilai kasus ini tidak cukup diselesaikan dengan permintaan maaf atau aksi simpatik sementara.
“Jangan sampai aksi simpati dan empati hanya dilakukan saat awal-awal saja. Kami menuntut adanya update berkala dari penanganan kasus ini dan TNI harus memastikan para pelaku dihukum maksimal,” kata Hasanuddin saat dihubungi pada Senin (11/11/2024).
Hasanuddin menegaskan pentingnya pembaruan informasi yang rutin agar masyarakat tahu proses berjalan transparan.
Transparansi di institusi militer tidak hanya memastikan keadilan bagi korban, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap TNI.
Keterbukaan membantu masyarakat memahami TNI serius menangani pelanggaran hukum di dalam tubuhnya sendiri.
Masyarakat berharap institusi ini konsisten menyampaikan perkembangan terbaru. Desakan dari DPR mencerminkan kebutuhan publik atas informasi yang akurat dan keterbukaan TNI dalam setiap langkah penegakan hukum di kasus ini.
Danpuspom TNI, Mayjen TNI Yusri Nuryanto, menyampaikan pihaknya masih menyelidiki secara intensif peran tiap prajurit yang terlibat.
Pemeriksaan yang dilakukan Pomdam 1 Bukit Barisan bertujuan memilah prajurit yang benar-benar terlibat dalam insiden.
“Secepatnya (kami tetapkan tersangka). Secepatnya. Karena ini maraton. Jadi terus menerus ini, Pomdam I untuk melakukan pemeriksaan secara terus menerus," ungkap Yusri pada Rabu (13/11/2024).
Pernyataan ini menunjukkan keseriusan TNI dalam menyelesaikan proses hukum, tetapi publik masih menunggu bukti konkret keterbukaan informasi dari institusi tersebut.
Insiden kekerasan yang dilakukan prajurit TNI telah mengguncang warga Desa Selamat. Masyarakat mengharapkan tindak lanjut tegas dan transparan dari pihak TNI.
Keterbukaan menjadi hal mendasar, agar kejadian serupa tidak lagi terjadi di masa depan. TB Hasanuddin mengingatkan masyarakat tidak hanya menginginkan keadilan, tetapi juga jaminan keamanan dari TNI sebagai pelindung rakyat.
"TNI harus selalu mengedepankan pendekatan yang humanis dan profesional dalam menjalankan tugas dan kewajibannya," ucap Hasanuddin.
Pernyataan ini menggambarkan keinginan agar prajurit TNI menjalankan tugas dengan sikap yang penuh empati.
Keterbukaan TNI dalam proses hukum ini tidak hanya memberikan keadilan bagi korban, tetapi juga menjadi langkah preventif.
Ketika masyarakat melihat TNI bertindak tegas dan terbuka, pesan yang tersampaikan menjadi jelas tindakan kekerasan tidak mendapat toleransi di dalam tubuh militer.
Transparansi menciptakan efek jera bagi prajurit lain, mencegah potensi pelanggaran di masa mendatang.
TNI memiliki peluang besar membuktikan komitmennya sebagai lembaga yang tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga menghargai hak-hak warga negara.
