Isu Pendidikan di Jatim Disorot Risma, soal Pungli hingga Ijazah Tertahan
Dalam rangkaian Safari Politik dan Konsolidasi Partai, Cagub Jatim Nomor Urut 3 Tri Rismaharini menyampaikan keprihatinannya terhadap sejumlah isu yang tak kunjung terselesaikan di Jawa Timur. Di hadapan kader PDI Perjuangan daerah Mataraman, yakni Ngawi, Tuban, dan Bojonegoro serta Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, Risma menekankan pentingnya kolaborasi seluruh elemen daerah dalam menjawab tantangan yang dihadapi masyarakat.
Risma membuka sambutannya dengan menuturkan kisah perjalanannya selama berkeliling Jawa Timur. Ia memulai dengan kondisi kekeringan yang parah yang melanda sejumlah daerah di Jawa Timur.
"Kondisi kekeringan di provinsi kita sangat mengkhawatirkan. Kita harus segera mencari solusi berkelanjutan agar masyarakat tidak terus-menerus berjuang dengan masalah kekurangan air," ungkap Risma dalam keterangan tertulis, Senin (28/10/2024).
Risma mengingatkan pentingnya pengelolaan sumber daya air yang baik dan pemanfaatan teknologi untuk memastikan semua daerah, terutama yang paling terdampak, dapat mengakses air bersih.
Risma kemudian beralih ke isu pendidikan, yang menjadi salah satu fokus utamanya. Ia mencatat dengan prihatin banyak anak di Banyuwangi, khususnya, terhambat untuk melanjutkan pendidikan.
"Ada seorang ibu dengan tiga anak kembar yang tidak bisa bekerja karena tidak memiliki ijazah. Lebih mencengangkan lagi, sekitar 700 anak di sekolah tersebut belum mengambil ijazah mereka karena masalah biaya. Ini adalah gambaran betapa sulitnya akses pendidikan bagi sebagian besar masyarakat kita," ungkap mantan Wali Kota Surabaya dua periode itu.
Menurut Risma, kondisi ini menuntut tindakan nyata dari pemerintah dan masyarakat. Ia menegaskan perlunya program-program yang tidak hanya memberikan akses pendidikan, tetapi juga meringankan beban biaya yang ditanggung oleh keluarga-keluarga kurang mampu.
"Kita perlu memberikan solusi konkret untuk memastikan semua anak memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang, yakni melalui sekolah gratis tanpa pungutan apapun hingga tingkat SMA/SMK," tegasnya.
Lebih lanjut, Risma juga menekankan pentingnya wawasan kebangsaan sebagai bagian dari pendidikan. Sehingga ia mengusulkan insentif bagi guru honorer dan pendidik di pondok pesantren, agar mereka dapat lebih berkontribusi dalam menciptakan generasi yang paham dan mencintai Tanah Air.
"Pendidikan karakter dan nasionalisme harus ditanamkan sejak dini, dan kita harus mendukung para pendidik yang berjuang dalam kondisi yang sulit," jelas mantan Menteri Sosial RI itu.
Isu kesehatan juga menjadi prioritas dalam pembicaraan Risma. Ia menekankan setiap warga Jawa Timur berhak mendapatkan layanan kesehatan yang layak dan gratis.
Untuk itu, program kesehatan yang inklusif dan efisien untuk peningkatan kualitas perlu menjadi perhatian.
"Kesehatan adalah hak dasar setiap individu. Saya akan berjuang untuk memastikan bahwa semua warga, terutama mereka yang kurang mampu, dapat mengakses layanan kesehatan tanpa biaya," kata Risma.
Risma juga tidak melupakan aspek infrastruktur yang krusial dalam pembangunan daerah. Ia mencatat bahwa daerah-daerah seperti Madura, Gresik, dan Tuban menghadapi masalah banjir rob, serta kurangnya pasokan air bersih.
"Kita perlu mencari solusi untuk mengatasi masalah ini, termasuk membangun infrastruktur yang mendukung seperti jalan dari Bangkalan ke Sumenep," jelas Risma.
Dalam konteks infrastruktur, Risma mengkritik tingginya biaya tol yang membuat masyarakat enggan memanfaatkannya.
"Saya sudah melihat tantangan ini sejak menjabat sebagai menteri. Rencana saya adalah menyelesaikan jalur lintas selatan (JLS) yang telah terhambat selama 40 tahun. Ini penting untuk konektivitas dan pertumbuhan ekonomi," tegas Risma.
Untuk itu, Risma mengajak seluruh kader PDI Perjuangan untuk bersatu dan bergerak maju demi kesejahteraan rakyat Jawa Timur. Ia turut mengajak seluruh masyarakat untuk berkomitmen menciptakan perubahan nyata.
"Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih baik untuk semua," pungkasnya.
