Isu Perbatasan RI-Malaysia Belum Diangkat di Debat Pilkada Nunukan, Ini Kata 3 Paslon
NUNUKAN, KOMPAS.com – Debat Paslon Bupati dan Wakil Bupati Nunukan, Kalimantan Utara, belum mengupas persoalan perbatasan Negara RI-Malaysia dengan seabrek masalah dan kekurangannya.
Debat kedua yang digelar KPU Nunukan di GOR Sei Sembilan, Nunukan Selatan, Senin (11/11/2024) malam, masih kental aroma materi perdebatan pertama yang disiarkan salah satu stasiun TV swasta nasional pada Senin (4/11/2024) lalu.
Pembahasan hilirisasi rumput laut dan cara menaikkan harga yang anjlok, masih menjadi pembahasan debat.
Para Paslon, belum menunjukkan komitmen mereka untuk mengatasi persoalan tapal batas Negara, padahal Kabupaten Nunukan merupakan perbatasan RI-Malaysia.
Sebagaimana diketahui, Kabupaten Nunukan, memiliki tiga bangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN), masing masing, PLBN Sebatik, PLBN Labang, dan PLBN di dataran tinggi Krayan.
Bagaimana menjadikan Nunukan sebagai salah satu penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), dan seperti apa strategi Paslon untuk mengatasi permasalahan pasokan pangan yang bergantung pada Sulsel, Surabaya, bahkan Tawau, Malaysia.
Padahal, pasokan pangan/kebutuhan bahan pokok, berkaitan erat dengan implementasi program makan bergizi gratis yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
Lalu apa tanggapan para Paslon Bupati dan Wakil Bupati Nunukan terhadap isu perbatasan tersebut?
Paslon nomor urut 1, Andi Akbar – Servianus (GAAS) mengatakan, masih banyak tema pembahasan yang belum muncul dalam debat.
"Mungkin karena keterbatasan waktu, yang hanya dua atau tiga menit. Tapi yakinlah, kami akan memperbaiki semua sektor yang ada. Bukan hanya konsen di rumput laut, tapi kita harus meramu APBD kita untuk 21 Kecamatan yang ada," ujar Andi Akbar, diwawancarai usai debat.
Paslon nomor urut 1 ini akan terus mencarikan formula yang paling mutakhir dalam merumuskan alokasi APBD yang benar benar adil dan merata.
Bagaimana agar anggaran bisa digunakan untuk perbaikan infrastuktur. Seperti apa rumusan penggunaan anggaran 20 persen untuk pendidikan yang menjamin sarpras dan SDM di perbatasan memiliki daya saing.
Akan dikemanakan saja 10 persen alokasi APBD di sektor kesehatan, dan kiat seperti apa yang bisa menstimulan sektor pertanian, perkebunan, perikanan, UMKM.
"Kita akan duduk bersama dengan stake holder, mencari solusi terbaik. Apakah ke depan perlu membentuk Satgas, kita perjuangkan aspirasi masyarakat atau bagaimana nanti. Saya akui masih banyak hal belum tersampaikan dalam debat, tapi banyak konsep dan visi misi kita yang akan kita kembangkan nantinya untuk kesejahteraan masyarakat," kata dia.
Sementara itu, Paslon nomor urut 2, Basri-Hanafiah (Bahagia) mengaku, sudah tahu betul solusi untuk semua masalah yang terjadi di Nunukan saat ini.
Zaman pemerintahan Basri yang pernah menjabat pada 2011 – 2016, Nunukan tidak pernah mengalami defisit anggaran.
"Kita harus berjuang mati matian mencari anggaran di Jakarta. Saya sudah pernah buktikan itu saat menjabat. Nunukan tidak pernah defisit. Insyaalloh dengan banyaknya menteri sekarang, yang merupakan adik adik saya, junior saya di TNI, saya yakin, saya akan mampu mencari duit untuk Nunukan,’’ jawab Basri.
Berbicara kesenjangan warga perbatasan dan pelosok, Paslon "Bahagia" berkomitmen untuk merealisasikan Kabudaya dan dataran tinggi Krayan, sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB).
Menurut Basri, hal tersebut adalah cara agar Kabudaya dan Krayan bisa menikmati fasilitas yang menjadi hak mereka.
Selama ini, kata Basri, Kabudaya dan Krayan seperti dianak tirikan. Dan solusi jitu untuk mengentaskan keterisoliran mereka adalah dengan DOB.
"Satu satunya Paslon yang siap memekarkan Kabudaya dan Krayan, adalah Paslon Nomor 2. Kebetulan saat ini, moratorium sudah dibuka," imbuhnya.
Basri menegaskan, dulu, dia pernah mewacanakan DOB bagi daerah daerah perbatasan Negara di Nunukan.
Saat menjabat Bupati Nunukan, Basri pernah mengajukan pemekaran kecamatan di Kabudaya dan Krayan.
Mengajukan permohonan uji kelayakan untuk selanjutnya membentuk presidium menjadi DOB.
"Tapi kebetulan moratorium terhenti, dan kebetulan saya berhenti juga jadi Bupati. Tapi sekarang, saya kembali lagi. Saya akan lanjutkan apa yang terhenti. Selamat datang Kabudaya baru, selamat datang Krayan," kata Basri.
Paslon nomor urut 3, Irwan Sabri-Hermanus (Irama) mengakui bahwa Nunukan sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan Malaysia, menyimpan seabrek permasalahan, yang bahkan masalahnya menjadi kewenangan pemerintah pusat.
Nunukan saat ini masih rawan dengan potensi tindak pidana perdagangan orang, alur distribusi narkoba, sehingga, IRAMA akan bersinergy dengan pemangku kebijakan di Nunukan, Provinsi maupun pusat, untuk mendorong beroperasinya PLBN.
"PLBN menjadi solusi untuk mengatasi potensi pidana di perbatasan Negara. Paslon nomor 3 akan mendorong bagaimana PLBN beroperasi," katanya.
Wakil Paslon nomor 3, Hermanus menambahkan, Kabupaten Nunukan, terdiri dari 21 kecamatan, dan 17 diantaranya, berada di kawasan perbatasan negara.
Persoalan perbatasan Negara, selalu menjadi isu strategis, yang penyelesaiannya tidak bisa sebatas hanya mengandalkan kewenangan daerah.
"Perbatasan selalu menjadi isu strategis yang harus melibatkan provinsi dan pusat, karena telah diatur dalam undang undang wilayah Negara sebagai KSN," imbuhnya.
