Iuran BPJS Kesehatan 2025 untuk Pegawai Swasta, BUMN Hingga TNI: Besaran Tarif dan Dasar Kebijakan yang Berlaku
Bisnis.com, JAKARTA — Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menegaskan penetapan iuran peserta mengacu pada besaran pendapatan yang diterima dan bukan berdasarkan risiko penyakit.
Direktur SDM dan Umum BPJS Kesehatan Andi Afdal Abdullah mengatakan bahwa iuran yang dibayarkan peserta BPJS Kesehatan berbeda dengan asuransi komersial yang mengacu pada risiko penyakit.
“Iuran [BPJS Kesehatan] itu ditetapkan basisnya adalah redistribution of income, berapa besar income-nya, maka itu yang dibayarkan. Makanya biasanya kami persentase terhadap gaji, bukan terhadap risiko penyakit. Ini yang membedakan sedikit dengan asuransi komersial,” kata Andi dalam Diskusi Panel Isu-Isu Terkini Jaminan Sosial dan Perasuransian dalam Perspektif Kedokteran di Kantor Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), Jakarta, Minggu (19/1/2025).
Andi menjelaskan bahwa pada dasarnya asuransi sosial menjalankan dua bisnis utama, yaitu mengumpulkan risiko semua orang yang ada di Indonesia, karena kita asuransi bersifat wajib. Dalam hal ini, memastikan semua orang ikut dan menjadi peserta. Serta, memastikan peserta membayar iuran.
“Memastikan semua orang yang masuk itu kemudian membayarkan iuran secara rutin,” jelasnya.
Lebih lanjut, Andi menjelaskan bahwa asuransi sosial juga berkaitan dengan dunia kedokteran, salah satunya memastikan pembelanjaan atau spending.
“Karena social insurance dia harus membandingkan berapa sisi kiri yang diterima berdasarkan berapa jumlah orang yang masuk dan setiap orang yang membayarkan. Di sisi kedua, seberapa bagus jaminan kesehatan nasional menciptakan akses, cost, dan kualitas,” terangnya.
Dalam catatan Bisnis, pemerintah melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024 mengumumkan perubahan tarif iuran BPJS Kesehatan untuk peserta kelas 1, 2, dan 3 yang berlaku mulai 2025.
Kebijakan ini sejalan dengan penerapan sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) yang menggantikan kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan mulai Juli 2025, dengan perubahan tarif iuran yang diatur dalam Perpres tersebut.
Selain itu, kebijakan ini juga merupakan amandemen dari Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, yang bertujuan untuk menjaga kelangsungan program jaminan kesehatan nasional.
Iuran baru ini mencakup pembagian peserta dalam kelompok Penerima Bantuan Iuran (PBI), Pekerja Penerima Upah (PPU), dan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU). Namun, aturan ini belum berlaku pada Januari 2025.
Melansir laman resmi BPJS Kesehatan, Minggu (19/1/2025), berikut adalah besaran iuran BPJS Kesehatan 2025
Iuran BPJS Kesejatan masyarakat bukan pekerja (BP)
Kelompok Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI)
Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU)
Veteran
