Jakarta Tak Punya Gedung Perkantoran Baru di 2024, Ini Biang Keroknya
Bisnis.com, JAKARTA – Colliers Indonesia mencatat bisnis properti ruang perkantoran di Jakarta masih loyo sepanjang 2024. Pasalnya, penyerapan pada tahun tersebut tercatat masih tak terlalu signifikan.
Head of Research Colliers Indonesia, Ferry Salanto menuturkan pelemahan bisnis itu belum kunjung membaik usai masih banyaknya pasokan sewa ruang kantor mencapai 11,2 juta meter persegi.
“Total pasokan berada di angka 11,2 juta meter persegi yang terdiri dari 7,4 juta meter persegi di area CBD dan 3,8 juta di luar CBD,” kata Ferry dalam konferensi pers secara virtual di Jakarta, Rabu (8/1/2025).
Ferry menjelaskan, sepanjang 2024 tidak terdapat pasokan gedung perkantoran baru di seluruh wilayah Jakarta. Hal itu sebagai respons pasar akibat masih minimnya okupansi area ruang perkantoran.
Dia menjelaskan, tambahan pasok area perkantoran di Jakarta diperkirakan baru terjadi pada 2028 dengan tambahan pasokan baru sekitar 350.000 meter persegi yang sebagian besar dibangun di luar wilayah CBD.
Namun demikian, nihilnya pasokan baru area perkantoran itu justru menjadi sentimen positif, mengingat hal itu bakal mengurangi jumlah pasokan area perkantoran yang telah over supply.
“Tetapi keterbatasan pasok ini justru menjadi modal untuk sektor bisnis perkantoran,” tambah Ferry.
Adapun, sepanjang 2024 tingkat hunian area perkantoran di area CBD Jakarta hanya parkir di level 74,77% atau hanya naik sekitar 1% dibandingkan dengan okupansi pada 20223.
Sementara itu, di luar CBD tingkat okupansinya baru di level 77,2% atau tumbuh sekitar 2% dibandingkan dengan tingkat okupansi pada 2023.
Sebelumnya, Colliers juga sempat mengulas nasib bisnis perkantoran di Jakarta apabila ke depan pemerintah resmi memboyong seluruh perangkat pemerintahan pindah ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Pasalnya, mengutip data dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), total area perkantoran pemerintah saat ini totalnya mencapai 40 gedung.
Gedung-gedung itu mencakup gedung kementerian dan lembaga negara (tidak termasuk aset badan usaha milik negara). Sedangkan, total luas ruang kantor tersebut mencakup 1.333.585 meter persegi ruang kantor di Jakarta.
Dengan demikian, apabila gedung tersebut bakal kembali dialihkan menjadi ruang kantor hal itu bakal memperbesar pasokan suplai area perkantoran di Jakarta.
“Apabila gedung milik pemerintah yang kosong ini dianggap sebagai pasok baru, ini dapat memperburuk kondisi pasar yang sudah kelebihan pasok ruang kantor,” jelas Ferry.
