Jatah Penarikan Utang Pemerintah 2024 Sisa Rp164,5 Triliun, Ekonom: Defisit Bakal Lebih Rendah
Bisnis.com, JAKARTA — Realisasi penarikan utang sepanjang Januari hingga November 2024 tercatat telah mencapai Rp438,6 triliun. Alhasil, jatah penarikan utang untuk membiayai APBN tahun ini tersisa Rp164,5 triliun.
Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Yusuf Rendy Manilet memproyeksikan penarikan utang yang dilakukan pemerintah sepanjang 2024 akan lebih rendah dari target APBN tersebut.
Yusuf mencatat jatah belanja pemerintah yang dapat direalisasikan sampai akhir tahun berjumlah Rp431 triliun, dengan realisasi belanja negara senilai Rp2.894,5 triliun per November 2024.
“Menurut saya Rp431 triliun tidak akan didanai seluruhnya dari utang,” ujarnya kepada Bisnis, dikutip pada Jumat (13/12/2024).
Secara historis, Yusuf mengemukakan penarikan utang pada akhir tahun hanya akan berada di kisaran Rp40 triliun sampai Rp50 triliun.
Sementara sisanya akan didanai melalui penerimaan perpajakan yang terpantau mulai rebound pada dua bulan terakhir.
Jika pemerintah berhasil mendorong aktivitas perekonomian lebih tinggi, penerimaan pajak dapat mengkompensasi kebutuhan pendanaan belanja APBN tersebut. Lain halnya bila pajak tidak sebagus yang diharapkan, pemerintah harus mengandalkan jatah penarikan utang yang tersisa Rp164,5 triliun.
Melalui penarikan utang dengan jumlah tersebut dan termoderasi dengan pembiayaan nonutang, pembiayaan anggaran atau defisit APBN diproyeksi akan lebih rendah dari target 2,29% dari PDB atau setara Rp522,8 triliun.
Sebelumnya Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono melaporkan pemerintah telah melakukan penarikan utang baru sepanjang tahun ini hingga November 2024 mencapai Rp483,6 triliun atau 74,6% dari APBN 2024.
Penarikan tersebut terdiri atas penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) neto senilai Rp437,2 triliun dan pinjaman neto mencapai Rp46,4 triliun.
Sementara itu, pembiayaan nonutang atau pembiayaan investasi hingga penggunaan SAL telah terealisasikan senilai Rp54,8 triliun. Nilai itu masih berada dalam level terkendali dengan tetap difokuskan pada penjagaan kesinambungan anggaran.
Dengan demikian, pembiayaan APBN hingga 30 November 2024 mencapai Rp428,8 triliun atau sekitar 82% dari APBN atau 1,81% terhadap PDB.
