Jateng Ditarget Produksi Padi 11,8 Juta Ton di 2025, Pj Gubernur Optimistis
SEMARANG, KOMPAS.com – Kementerian Pertanian menargetkan hasil produksi padi di Jawa Tengah pada 2025 mencapai 11,8 juta ton.
Pj Gubernur Jateng, Nana Sudjana menyambut positif target tersebut sebagai tantangan bersama.
Apalagi terdapat peningkatan luas tambah tanam (LTT) di wilayah Jawa Tengah hingga ada dukungan dari Kementerian Pertanian.
“Untuk Jawa Tengah luas tanamnya mencapai 2,3 juta hektar, hasil produktivitasnya ditarget 11,8 juta ton. Ini suatu tantangan bagi kami, jelas ada peningkatan luas tambah tanam,” kata Nana saat Rapat Koordinasi Pencapaian Swasembada Pangan Provinsi Jawa Tengah di kantornya, Kamis, (16/1/2025).
Nana optimistis, mengingat Jawa Tengah selama ini termasuk penumpu pangan nasional dan lumbung padi nasional.
“Target itu suatu hal yang menjadi tantangan positif bagi kami. Kalau kita mau kita mampu, maka laksanakan. Lahan kita juga lahan subur,” lanjut dia.
Pada 2024, dibeberkan Nana, realisasi hasil panen komoditas pangan di Jawa Tengah mencapai 8,8 juta ton padi, jagung pada angka 3,3 juta ton, dan kedelai kisaran 61.000 ton.
Nana Sudjana menekankan kepala daerah yang hadir dalam rapat tersebut agar lebih bekerja keras turun ke lapangan dan mewujudkan target dari pemerintah pusat.
Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementarian Pertanian Akhmad Musyafak mengatakan, pihaknya telah menyalurkan bantuan untuk realisasi percepatan swasembada pangan di Jateng.
Mulai dari alat dan mesin pertanian (alsintan) berupa traktor roda dua dan empat, pompa air, hingga alat panen, yang sudah terealisasi penuh pada 2024.
Kemudian untuk kebutuhan pupuk, Jawa Tengah mendapat jatah 1,38 juta ton, atau setara nilai Rp 6,74 triliun.
Menurutnya aturan distribusi pupuk sudah banyak dipangkas, sehingga lebih mudah diperoleh petani.
“Aturan pupuk dari 145 peraturan sudah disederhanakan menjadi 41 Undang-Undang, 23 Peraturan Pemerintah, dan 6 Peraturan Presiden. Tidak lagi pakai kartu tani, cukup KTP. Petani yang belum terdaftar di e-RDKK (Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) bisa diusulkan sambil berjalan,” tutur Musyafak.
Lebih lanjut, dia berterima kasih karena Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan para kepala daerah di bawahnya yang memiliki komitmen tinggi dalam mendukung swasembada pangan.
