Jatim Sudah 100% Bebas dari Praktik Buang Air Besar Sembarangan
Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) inisiasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah membuahkan hasil. Saat ini, seluruh desa dan kelurahan di Jawa Timur telah bebas dari praktik buang air besar sembarangan atau 100 persen Open Defecation Free (ODF).
Pj Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono menegaskan sesuai target per 2024, Jawa Timur telah bebas dari praktik buang air besar sembarangan.
"Alhamdulillah upaya yang kita lakukan secara sinergis dengan sejumlah pihak telah menghasilkan Jawa Timur 100 persen ODF. Ini menjadi suatu capaian dimana Jawa Timur sangat on the track dan terukur dalam upaya mewujudkan sanitasi yang baik sebagai program prioritas program pembangunan kesehatan masyarakat," ungkap Adhy dalam keterangan tertulis, Sabtu (9/11/2024).
Lebih lanjut, Adhy mengungkapkan terwujudnya kondisi ini tak lain juga berkat sejalannya komitmen pemerintah Kabupaten/Kota dalam mewujudkan 100 Persen Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) Tahun 2024.
Pada bulan Maret 2024, delapan kepala daerah di Jatim juga telah menandatangani komitmen bersama mewujudkan desa dan kelurahan di daerahnya bebas SBS. Saat itu, tersisa 664 desa/kelurahan yang memiliki rumah tangga masih buang air besar sembarangan dan berstatus Buang Air Besar Sembarangan (BABS).
"Kami berterima kasih bahwa komitmen yang kita teken bersama bukan hanya sekedar seremoni tapi diikuti dengan tindakan nyata sehingga Jatim 100 Persen ODF akhirnya bisa terwujud," katanya.
Adhy menjelaskan Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui program Jatim Akses terus berupaya memberikan akses air bersih dan sanitasi bagi masyarakat Jatim. Hal ini sejalan dengan Pilar ke 6 Sustainable Development Goals (SDG’s) 2030 yakni menjamin ketersediaan dan pengelolaan air bersih dan sanitasi berkelanjutan untuk semua.
"Dalam lima tahun ini beberapa program rutin kita laksanakan seperti Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) dan Penanganan Kawasan Kota Kumuh Perkotaan yang memang kita dorong untuk memastikan masyarakat memiliki infrastruktur sanitasi," jelasnya.
Ia pun mengimbau agar masyarakat ikut berpartisipasi aktif dalam gerakan SBS. Sebab, gerakan SBS sering kali terkendala perilaku kultur dan mindset masyarakat.
"Artinya diperlukan kolaborasi dan sinergi tidak hanya dalam membangun infrastruktur sanitasi yang layak, tapi juga sangat dibutuhkan komitmen dan kesadaran masyarakat untuk tidak SBS lagi ke depannya," ucapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Erwin Asta Triyono menyampaikan sanitasi yang baik dan layak harus dijaga dan diwujudkan karena jika tidak akan berdampak besar dalam permasalahan kesehatan.
"Selama ini kelompok penyakit keganasan, kelompok penyakit metabolik, dan kelompok penyakit infeksi. Ketiganya merupakan tiga besar penyakit yang paling banyak ditangani di rumah sakit. Dan ketiganya membutuhkan anggaran JKN yang sangat besar," katanya.
Oleh karena itu, lanjut Erwin, upaya kuratif harus diimbangi dengan upaya preventif dan promotif sebagai pencegahan, salah satunya melalui dengan SBS.
"Begitu sanitasi dan kita bagus, SBS telah mencapai 100% diharapkan benar-benar menurunkan angka infeksi di masyarakat," pungkasnya.
