Jawaban Prabowo Soal Demonstrasi dan Dugaan Kepentingan Asing
JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden angkat bicara soal aksi demonstrasi yang dilakukan di banyak wilayah. Mahasiswa hingga kelompok masyarakat sipil dalam demonstrasinya menuntut sejumlah hal, mulai dari penolakan RUU TNI, revisi UU Pilkada, hingga efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah.
Dalam wawancaranya oleh enam pemimpin redaksi media pada Minggu (6/4/2025), Presiden menitikberatkan kepada Undang-Undang Dasar (UUD) dan pandangannya soal kekuatan asing yang ingin mengadu domba Indonesia.
Sesi tanya jawab bertajuk "Presiden Menjawab" juga merekam pandangannya soal represifnya aparat pengamanan dalam mengawal demonstrasi. Berikut petikan wawancaranya di mana pertanyaan dilontarkan Pemred IDN Times, Uni Lubis
Bagaimana Bapak melihat demo mahasiswa dan civil society, serta penanganan aparat keamanan yang masih abusive?
Masalah demo adalah biasa. Dalam negara sebesar kita kan, kita sudah sepakat berdemokrasi. Orang berdemo itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Hak berkumpul. Hak berserikat dan sebagainya. Jadi itu menurut saya biasa.
Kalau ada abusive, ya kita harus investigasi dan kita harus proses secara hukum kalau abusive.
KOMPAS.com/Hanifah Salsabila Suasana demonstrasi di depan Gedung DPR RI mulai dipadati Koalisi Masyarakat Sipil, Kamis (20/03/2025) pagi.
Tapi Mbak Uni, Mbak Uni harus tahu coba perhatikan, coba perhatikan secara objektif dan jujur ya, apakah demo-demo itu murni atau ada yang bayar? harus objektif dong, iya kan.
Pertama ada demo melawan efisiensi, demo katanya dana pendidikan akan dikurangi, jadi harus objektif. Kita juga, kita bukan anak kecil Mbak Uni, kita hormati hak untuk berdemo, asal demonya damai, tidak menyulut kerusuhan.
Kalau bakar-bakar ban itu bukan damai. Dan kenapa abusive? kita punya pengalaman. Saya mantan petugas keamanan juga, kadang-kadang petugas dilempar plastik kencing, kadang-kadang petugas dilempar plastik isinya kotoran manusia.
Jadi selalu dalam pengelolaan suatu negara kita waspada, apakah ada kelompok-kelompok atau kekuatan-kekuatan asing yang ingin adu domba. Ini berlaku lazim data-data keluar sekarang. Pemerintah Trump membubarkan USAID dan di situ ketemu bukti-bukti bahwa USAID membiayai banyak LSM-LSM di mana-mana.
Jadi saya mengajak kita berpikir dengan jernih ya kan. Demo itu hak, tapi juga kalau demo dibuat untuk menimbulkan kekacauan dan kerusuhan, ini menurut saya adalah melawan kepentingan nasional dan melawan kepentingan rakyat.
Demo kenapa bisa di London, di Amerika, di mana enggak usah merusak pagar, enggak usah merusak stasiun bus, terminal bus. Ini kan uang rakyat. Boleh demo di kampus, tapi jangan merusak fakultas, ini uang rakyat.
Transparansi pembahasan RUU dipersoalkan sehingga memicu demonstrasi. Karena konten di dalam RUU TNI yang dikhawatirkan mengarah ke militerisme. Bagaimana melihat soal itu?
Enggak ada itu, militerisme apa? ya kan. Militerisme apa? kenapa orang enggak ribut kalau Thailand itu kudeta berkali-kali kok, kenapa kok? Anda ngerti enggak anda itu? Militerisme apa?
Jadi kalau anda tanya, secara objektif ya, bikin survei, tanya rakyat, lembaga mana yang dipercaya oleh rakyat. Jangan elite intelektual di Jakarta yang punya akses, yang banyak punya pandangan-pandangan tertentu. Menurut saya bias gitu, selalu memandang dengan syahwat sangka, dengan curiga.
