Jelang Fit and Proper Test, ICW Minta DPR Tak Prioritaskan Capim KPK dari Penegak Hukum
JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta DPR untuk tidak memprioritaskan calon pimpinan KPK dan calon anggota Dewan Pengawas (Dewas) KPK yang berasal dari lembaga penegak hukum.
Diky mengatakan, calon pimpinan dan anggota Dewas yang berasal dari lembaga penegak hukum dapat membawa loyalitas ganda saat menjabat di KPK kelak.
"Kami juga perlu mengingatkan kepada DPR untuk tidak memprioritaskan kandidat yang berasal dari penegak hukum," kata Diky kepada Kompas.com, Jumat (15/11/2024).
"Sebab, kondisi itu juga akan membuat masalah loyalitas ganda di KPK semakin besar," ujar dia.
Diky juga mengingatkan bahwa tidak ada ketentuan yang mengharuskan komposisi pimpinan KPK berisikan orang-orang yang berlatar belakang sebagai aparat penegak hukum.
Ia pun berharap DPR menguji kompetensi dan rekam jejak setiap kandidat dengan nbaik agar menghasilkan pimpinan yang berintegritas.
"ICW bahkan masyarakat berharap agar DPR benar-benar menguji kompetensi dan rekam jejak setiap kandidat agar dapat menghasilkan pimpinan yang berintegritas dan mampu menjadi jawaban untuk memulihkan muruah KPK," kata Diky.
Diberitakan sebelumnya, Komisi III DPR dijadwalkan menggelar uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap calon pimpinan KPK dan calon anggota Dewas KPK pada pekan depan.
Para kandidat yang mengikuti fit and proper test telah melalui seleksi yang dilaksanakan pemerintah melalui Panitia Seleksi Calon Pimpinan dan Anggota Dewan Pengawas KPK.
Total ada 10 calon pimpinan KPK dan 10 calon anggota Dewan Pengawas KPK yang akan menjalani fit and proper test di DPR.
