Jelang HUT Ke-60 Golkar, Bahlil Enggan Tanggapi Isu Jokowi Dapat Jabatan Khusus
JAKARTA, KOMPAS.com— Menjelang puncak perayaan HUT ke-60 Partai Golkar yang akan digelar besok, Kamis (12/12/2024), muncul spekulasi terkait kemungkinan Presiden Joko Widodo akan mendapatkan jabatan khusus.
Namun, Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi sekaligus kader Partai Golkar, memilih untuk tidak menanggapi isu tersebut.
Dalam sesi doorstop dengan awak media, ketika ditanya mengenai rumor jabatan khusus untuk Presiden Jokowi, Bahlil justru balik bertanya, "Dapat informasi dari mana? Jangan pakai katanya terus nanya saya. Mohon maaf ya."
Spekulasi ini muncul menjelang acara puncak yang diperkirakan dihadiri oleh sejumlah tokoh nasional, termasuk Prabowo-Gibran. Namun, terkait kehadiran Jokowi sendiri, Bahlil hanya memberikan jawaban singkat, "Doain ya," tanpa memberikan kepastian lebih lanjut.
Sebelumnya, Sekretaris Bidang Organisasi DPP Partai Golkar Derek Loupatty mengatakan, Presiden ke 7 RI Joko Widodo tidak menjadi kader Golkar.
Namun, ia menyampaikan, Jokowi sudah menjadi anggota kehormatan Partai Golkar.
“Anggota kehormatan itu Golkar berikan bagi para negarawan. Seperti presiden, wakil presiden, mantan presiden dan lain sebagainya. Mereka-mereka yang dianggap berjasa bagi negara,” ujar Derek di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Kamis (5/12/2024).
Ia menyampaikan, anggota kehormatan tidak perlu memiliki kartu tanda anggota (KTA).
Jokowi sendiri, lanjut Derek, dianggap telah berjasa pada negara dan telah didukung Partai Golkar pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.
“Karena Golkar mendukung beliau (Jokowi) dari pada saat 2019 sampai 2024 sebagai Presiden,” sebut dia.
Ia menuturkan, hal serupa juga berlaku untuk Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. Pasalnya, Golkar juga mendukung keduanya di Pilpres 2024.
“Pak Jokowi atau Pak Prabowo hari ini mereka adalah anggota kehormatan Golkar, termasuk Mas Gibran,” imbuh dia.
