Jepang Beri Pinjaman Rp3,98 Triliun ke RI, Bisa Bantu Program Swasembada Pangan
Bisnis.com, JAKARTA - Jepang resmi memberikan pinjaman senilai total 38,69 miliar yen atau setara Rp3,98 triliun kepada Indonesia untuk proyek penanggulangan risiko gunung berapi serta pengembangan pelabuhan ikan dan pasar ikan internasional.
Minister Urusan Ekonomi Kedutaan Besar Jepang di Indonesia Hajime Ueda menjelaskan, secara terperinci pinjaman sebesar maksimum 23,148 miliar yen akan diberikan untuk pengurangan risiko bencana gunung berapi. Kemudian, pinjaman sebesar maksimal 15,545 miliar yen akan diberikan untuk pengembangan pelabuhan terpadu pelabuhan perikanan dan pasar ikan tradisional.
Dia mengatakan, pinjaman ini diberikan pemerintah Jepang melalui Japan International Cooperation Agency (JICA). Pinjaman untuk pengembangan pelabuhan ikan diberikan dengan bunga fixed rate 1,8% per tahun dan 0,2% per tahun untuk jasa konsultasi. Sementara itu, tenor yang diberikan adalah selama 30 tahun, termasuk grace period 10 tahun.
Dia menjelaskan, implementasi program ini dilakukan melalui studi kelayakan atau feasibility study (FS) dan detailed design (DD) pada delapan pelabuhan, yakni Banda Aceh, Bagansiapiapi, Natuna, Jakarta, Pekalongan, Likupang, Merauke, dan Biak.
Dia menuturkan, hasil studi dan desain kedelapan pelabuhan tersebut akan menentukan titik prioritas tinggi untuk kemudian dikembangkan dan direhabilitasi.
Ueda mengatakan, pinjaman ini juga sejalan dengan visi pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto dalam swasembada pangan dan juga Program Makan Bergizi Gratis. Hal tersebut karena pengembangan ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah pendaratan hasil laut dan kualitas makanan laut yang dijual melalui rantai dingin (cold chain).
"Sehingga program ini bisa berkontribusi pada pasokan protein berkualitas bagi masyarakat Indonesia dan mengurangi kesenjangan. Menurut saya, program ini bisa membantu visi pemerintahan Indonesia yang baru dalam swasembada pangan dan juga program makan bergizi gratis," kata Ueda dalam konferensi pers di Kantor Kedubes Jepang di Indonesia, Jakarta pada Selasa (24/12/2024).
Penanggulangan Risiko Gunung Berapi
Sementara itu, pinjaman terkait pengurangan risiko gunung berapi diberikan dengan bunga fixed rate 1,6% per tahun untuk persyaratan prioritas dan 0,2% untuk porsi konsultasi dengan tenor 30 tahun termasuk masa tenggang (grace period) 10 tahun. Adapun, pelaksana program ini nantinya adalah Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum.
Dia menjelaskan, program pengurangan risiko gunung berapi antara Jepang dan Indonesia sebenarnya telah dilakukan sejak sekitar 1970-an lalu. Ueda mengatakan, pemberian pinjaman dana ini merupakan bentuk keberlanjutan kerja sama kedua negara dalam bidang penanggulangan risiko di kawasan gunung berapi.
Dia memaparkan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah gunung berapi terbanyak di dunia dengan lebih dari 500 gunung berapi, termasuk sekitar 130 gunung berapi aktif. Di sisi lain, dia menyebut fasilitas pengendalian erosi (sabo) telah rusak akibat letusan di masa lalu.
Dia mengatakan, proyek perbaikan fasilitas erosi ini bertujuan untuk meningkatkan pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan kepada masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan gunung berapi.
Dia melanjutkan, program pengurangan risiko ini akan dilakukan di tiga lokasi, yaitu Gunung Kelud, Gunung Semeru, dan Gunung Agung. Ueda menuturkan, ketiga lokasi tersebut dipilih karena belum lama ini mengalami erupsi, yaitu Kelud pada 2014, Gunung Agung pada 2018, dan Semeru pada 2022 lalu.
"Program ini akan dilakukan dengan menyiapkan dan memelihara fasilitas pengendalian erosi dan menerapkan langkah-langkah non-struktural seperti pemasangan radar curah hujan untuk mengurangi risiko bencana dan memulihkan kerusakan yang disebabkan oleh letusan gunung berapi," ujarnya.
