Jokowi Minta Isu 3 Periode Ditanya ke Megawati, Jubir PDIP: Sejak Awal Tegas Menolak
JAKARTA, KOMPAS.com - PDI-P merespons pernyataan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) yang meminta agar isu perpanjang masa jabatan 3 periode ditanyakan ke Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan Puan Maharani.
Juru Bicara PDI-P Mohamad Guntur Romli mengatakan, Megawati selaku ketua umum partainya secara tegas menolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode.
“Jokowi tidak perlu membawa-bawa nama Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarnoputri yang sejak awal sudah menegaskan penolakan terhadap permintaan 3 periode dan perpanjangan masa jabatan karena bertentangan dengan konstitusi,” ujar Guntur dalam keterangan tertulisnya, Selasa (31/12/2024).
Guntur mengeklaim bahwa wacana perpanjangan masa jabatan presiden pada masa pemerintahan Jokowi digulirkan oleh orang-orang di lingkarannya.
Dia bahkan menyebut sejumlah nama yang kerap menyuarakan perpanjangan masa jabatan presiden pada masa pemerintahan Jokowi.
“Disuarakan oleh ketua-ketua umum parpol saat itu seperti Airlangga Hartarto (Golkar), Muhaimin Iskandar (PKB), Zulkifli Hasan (PAN) dan dari PSI. Juga oleh menteri-menteri Jokowi seperti Bahlil Lahadalia, Luhut Binsar Pandjaitan dan Tito Karnavian,” kata Guntur.
“Ditambah dukungan Ketua MPR waktu itu Bambang Soesatyo terhadap wacana 3 periode bahkan menyinggung soal amandemen UUD 1945 pada Desember 2022,” sambungnya.
Namun, kata Guntur, Jokowi tak pernah menegur orang-orang yang menyampaikan wacana tersebut, meskipun keinginan itu bertentangan dengan konstitusi.
Guntur menduga bahwa Jokowi justru merasa nyaman dengan kemunculan wacana tersebut, tetapi berpura-pura tidak mengetahui maksud dan tujuan utamanya.
“Tidak adanya teguran dan sanksi Jokowi kepada mereka menunjukkan Jokowi merasa nyaman-nyaman saja dengan pernyataan mereka. Masa iya, kita tidak marah pada orang yang menampar dan menjerumuskan kita,” kata Guntur.
Diberitakan sebelumnya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo membantah menginginkan tiga periode masa jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia.
Tudingan bahwa Jokowi ingin tiga periode kembali ramai diperbincangkan usai disampaikan kembali oleh Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto.
Hasto menyampaikan itu saat menanggapi penetapan status tersangkanya dalam kasus suap penggantian antarwaktu (PAW) DPR Harun Masiku.
"Ya, ini saya ulang lagi tidak pernah yang namanya saya minta perpanjangan atau tiga periode kepada siapa pun," kata Jokowi saat di Kota Solo, Jawa Tengah (Jateng), pada Senin (30/12/2024).
Mantan anggota PDI-P itu menyarankan untuk konfirmasi langsung ke Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri ataupun kepada Ketua DPP PDIP Puan Maharani.
"Tanya kan saja ke Ibu Mega atau tanyakan ke Mbak Puan atau tanyakan saja ke partai-partai," jelasnya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mempertanyakan soal momen keinginan tiga periode itu.
"Kapan, di mana, atau siapa yang saya utus. Enggak pernah ada, ya," ujarnya.
Ia mengungkapkan rasa kecewanya karena pembahasan tiga priode kembali mencuat.
"Jangan menjadi framing jahat seperti itu enggak baik," katanya.
Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia menegaskan, Jokowi tidak pernah meminta dukungan ke Partai Golkar untuk perpanjangan jabatan sampai dengan tiga periode.
Dia justru mengaku bahwa dirinyalah yang mendorong untuk pemilihan presiden (Pilpres) dilakukan penundaan lantaran kondisi negara tengah sulit diterpa pandemi Covid-19.
“Perintah Pak Jokowi menyangkut dengan tiga periode. Saya ingin mengatakan begini ya. Tolong dicatat baik-baik ya. Sebelum saya menjadi Ketua Umum Golkar, ide pertama yang mengeluarkan untuk pilpres ditunda itu adalah ide Menteri Investasi yaitu saya. Dan saya sudah ngomong berkali-kali,” kata Bahlil di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (31/12/2024).
Sebagai Menteri Investasi saat itu, Bahlil berpandangan bahwa ekonomi Indonesia bisa makin tertekan dengan pergelaran Pilpres. Oleh sebab itu, ia pun mengusulkan agar Pilpres di Indonesia ditunda sampai kondisi perekonomian membaik pasca Covid-19.
“Itu yang ngomong itu pertama saya ketika saya menjadi penanggap dari surveinya Pak Burhanudin Mutadi. Di situ dikatakan bahwa kalau Covid ini belum berakhir, maka ekonomi kita itu akan semakin dalam pertumbuhannya,” ucapnya.
“Kalau memang dapat dipertimbangkan secara aturan memperbolehkan, ya kalau boleh pilpresnya ditunda. Ditunda atau dibuat pemilunya mundur, itu soal lain. Jadi nggak ada yang minta tiga periode. Itu omongan saya, coba dah dibuka file lama itu. Jadi jangan diputar kaset kotor dong,” kata Bahlil.
