Jumlah Putusan Pengujian UU di MK Tahun 2024 Terbanyak Sepanjang Sejarah
JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Konstitusi (MK) mencatat, putusan pengujian undang-undang yang diterbitkan MK pada 2024 merupakan yang terbanyak sepanjang sejarah berdirinya lembaga tersebut.
Hal itu dijelaskan Ketua MK Suhartoyo dalam sidang khusus laporan tahun 2024 di Ruang Sidang Utama MK, Jakarta, Kamis (2/1/2025).
"Jumlah putusan pengujian undang-undang di tahun 2024 lalu merupakan yang terbanyak dalam setahun apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya," ujarnya.
Pada 2024, MK menangani sebanyak 240 perkara. Perinciannya, 51 perkara diregistrasi tahun 2023, dan 189 perkara diregistrasi tahun 2024.
Dari 240 perkara itu, telah diputus 158 perkara. Perinciannya, 18 perkara dikabulkan, 77 perkara ditolak, 31 perkara tidak dapat diterima, 22 perkara ditarik kembali, delapan perkara dinyatakan gugur, dan dua perkara bukan merupakan kewenangan MK.
"Berkenaan dengan jumlah undang-undang yang diuji pada tahun 2024, sebanyak 88 undang-undang dimohonkan pengujian ke MK, jumlah undang-undang yang diuji ini meningkat dibandingkan dengan tahun lalu yang berjumlah 65 undang-undang," kata Suhartoyo.
Adapun undang-undang yang paling sering dimohonkan pengujiannya pada tahun 2024 adalah UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah yakni 35 kali.
Kemudian, UU Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 yang diuji sebanyak 21 kali.
"Dalam mengadili perkara pengujian undang-undang tersebut, terdapat beberapa putusan yang menyita perhatian publik dan memengaruhi sistem ketatanegaraan, sistem pemilu, serta penguatan prinsip demokrasi dan hak konstitusional warga negara, di antaranya pengujian UU Pilkada," ujar Suhartoyo.
Suhartoyo menambahkan, dalam salah satu putusan, MK telah menyatakan ambang batas persyaratan calon kepala daerah turun menjadi 65 persen hingga 10 persen tergantung jumlah penduduk wilayah.
Kemudian, UU tentang Pemilu yang memutuskan ambang batas parlemen yang berlaku pada Pemilihan Legislatif 2029.
