Jurus Kementerian Perumahan Obral Rusun Pasar Rumput untuk Tingkatkan Okupansi
Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perumahan meningkatkan okupansi rumah susun dengan memberikan potongan harga atau diskon dan menyasar masyarakat berpenghasilan rendah. Rusun Pasar Rumput menjadi salah satu percontohan.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) mengatakan dalam 2 tahun terakhir rumah susun (rusun) Pasar Rumput tidak terdistribusi dengan baik.
Ara menyebut, rusun Pasar Rumput bakal disewakan dengan harga miring, mulai dari Rp1,25 juta dari yang awalnya Rp3,5 juta per bulan.
Adapun nantinya, rusun Pasar Rumput tersebut bakal diprioritaskan untuk para masyarakat terdampak relokasi, TNI/Polri, ASN, tenaga pendidik atau guru, hingga para milenial yang bekerja di Jakarta.
“Jadi milenial yang di sekitar Thamrin, Sudirman daerah Setia Budi juga dikasih. Kita beri percontohan,” tuturnya di Rusun Pasar Rumput, Minggu (27/10/2024).
Pada saat yang sama, Ara meminta Perumda Pasar Jaya untuk merevisi nilai biaya sewa yang semula dibanderol mulai dari Rp3,5 juta.
Usai sepakat, Kementerian Perumahan dan Perumda Pasar Jaya sepakat bakal memasarkan rusun Pasar Rumput bakal dipasarkan mulai dari Rp1,25 juta. Akan tetapi, tersebut tak akan sama rata pasalnya pemerintah bakal menerapkan skema subsidi silang pada rusun Pasar Rumput.
“Nah saya minta dilihat juga, misal gajinya yang di atas Rp8 juta atau Rp10 juta sewanya bisa ini sebaiknya jangan sama rata,” tambahnya.
Menanggapi hal itu, Dirut Perumda Pasar Jaya, Agus Himawan menyanggupi hal itu. Dirinya mengaku pada dasarnya bakal mengikuti arahan penugasan dari pemerintah pusat.
Akan tetapi, bila perusahaan berorientasi untuk mendapat keuntungan, maka dirinya perlu menggalang iuran sewa rusun pasar rumput sebesar Rp3,5 juta sebulan.
Mengingat, biaya operasional yang dikeluarkan Perumda Pasar Jaya untuk mengelola Rusun Pasar Rumput mencapai Rp18 miliar per bulan.
“Tadi kami sudah berdiskusi dengan perangkat SKPD [satuan kerja perangkat daerah], prinsip kami siap dengan penugasan, dan prinsip kami itu agar tak rugi,” tandasnya.
Tidak hanya itu, Ara juga meminta Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Jaya untuk menggratiskan biaya sewa rusun pasar rumput bagi warga terdampak kebakaran Manggarai.
“Orang lagi kebakaran rumah masa disewain? Seberapa lah lagian, cuma ada berapa sih, 418 kan? Mampu kan PD Pasar Jaya?” tuturnya saat ditemui di Rusun Pasar Rumput, Minggu (27/10/2024).
Lebih lanjut, Ara meminta kepada Direktur Utama Perumda Pasar Jaya untuk dapat memperpanjang periode bebas biaya sewa bagi masyarakat pasar rumput tersebut dapat berlangsung selama satu tahun ke depan.
Menanggapi hal itu, Dirut Perumda Pasar Jaya, Agus Himawan menyanggupi hal tersebut. Dirinya mengamini bakal memperpanjang periode bebas sewa rusun pasar rumput kepada masyarakat terdampak kebakaran Manggarai selama setahun penuh.
“Siap [akan diperpanjang periode gratis] tetapi izin ada limitnya [sampai setahun saja],” tegasnya.
Untuk diketahui, selama ini masyarakat terdampak kebakaran Manggarai dibebaskan biaya sewa rusun pasar rumput. Pasalnya, hal tersebut masih disubsidi oleh anggaran CSR Perumda Pasar Jaya.
Rencananya, Perumda Pasar Jaya bakal mengenakan biaya tarif sekitar Rp750.000 per KK terdampak kebakaran untuk biaya sewa rusun pasar rumput per 15 November 2024. Akan tetapi, rencana tersebut batal usai mendapat arahan langsung dari Maruarar Sirait.
Sementara itu, Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) meminta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk memperbaiki rantai pasok untuk bisa mengentaskan backlog yang masih mencapai 12,7 juta unit.
Ketua Umum DPP REI, Joko Suranto menuturkan dalam dua tahun kepemimpinan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) angka backlog itu hanya mampu ditekan sebesar 10%. Hal itu terjadi lantaran tak adanya kementerian yang fokus menangani masalah perumahan.
Dengan demikian, kehadiran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman diharapkan dapat memperbaiki kekurangan dari cara-cara yang dilakukan sebelumnya.
“Kita harus sadar ada angka backlog (kekurangan pasokan rumah) sebesar 12,7 juta unit yang dalam satu dekade hanya turun di bawah 10% saja. Jadi, cara tata kelolanya jelas harus diubah,” jelas Joko dalam keterangannya, Minggu (27/10/2024).
Atas dasar hal itu, Rei menyebut pemerintah saat ini perlu terlebih dahulu menyiapkan ekosistem pasokan (supply) dan permintaan (demand) perumahan agar bisa berjalan lebih cepat, lebih terukur, dan lebih akomodatif.
Lebih lanjut, diharapkan ekosistem perizinan yang selama ini masih tersebar di beberapa kementerian/instansi pemerintah juga dapat segera direlaksasi, disimplifikasi dan diharmonisasi.
“Perlu ada kesamaan dalam membaca data dan fakta. Karena selama ini untuk mengurus perizinan Amdal saja bisa lebih dari enam bulan, sehingga kalau paralel seluruh perizinan selesainya paling cepat setahun. Kami sudah sering memitigasi problem mendasar terkait perizinan, dan ini harus dituntaskan dulu,” ujar Joko.
