Kaleidoskop 2024: Pembelotan Keluarga Jokowi dari PDI-P hingga Dipecat Megawati
JAKARTA, KOMPAS.com - Tahun 2024 menjadi akhir dari hubungan dan perjalanan panjang Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) beserta keluarganya dengan PDI-P.
Sebab, pada penghujung tahun ini, partai berlambang banteng itu secara resmi memecat Jokowi, salah satu kader andalannya selama kurang lebih 2 dekade terakhir.
Tak hanya Jokowi, putra sulungnya yang kini menjadi Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming serta menantunya, yakni Bobby Nasution juga ikut dipecat dari keanggotaan PDI-P.
Pemecatan ini menjadi puncak dari ketegangan politik antara keluarga Jokowi dengan PDI-P yang berlangsung selama beberapa waktu terakhir.
Setelah melewati dinamika politik sepanjang 2024 karena adanya Pilpres dan Pilkada serentak, PDI-P akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa Jokowi dan keluarganya telah membelot.
Gibran kalahkan PDI-P di Pilpres
Memanasnya hubungan Jokowi dan PDI-P bermula dari dinamika pencalonan presiden dan wakil presiden untuk Pilpres 2024.
Ketika itu, PDI-P mengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.
Sebagai partai besar, PDI-P tentu berharap Jokowi selaku presiden dari partai, serta Gibran dan Bobby yang menjadi kepala daerah, ikut mendukung serta memenangkan pasangan Ganjar-Mahfud.
Namun, Gibran justru menerima pinangan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto untuk menjadi cawapres pada Pilpres 2024.
Gibran yang sebenarnya belum cukup umur itu, bisa maju sebagai cawapres usai Mahkamah Konstitusi yang dipimpin pamannya, Anwar Usman, mengubah syarat minimal usia kandidat di pilpres.
Jokowi sendiri, meski tidak secara terang-terangan, dianggap cawe-cawe mendukung langkah politik anak sulungnya.
Di sisi lain, Bobby secara terbuka menyatakan dukungan terhadap kakak iparnya dan Prabowo.
Hubungan tiga tokoh politik itu dengan PDI-P pun perlahan merenggang.
Jokowi bahkan tak diundang ke HUT PDI-P pada Januari 2024. Perseteruan kian memanas ketika Ganjar-Mahfud kalah, dan Prabowo-Gibran dinyatakan sebagai pemenang Pilpres 2024.
Ketua DPP Bidang Kehormatan PDI-P Komarudin Watubun bahkan menyatakan bahwa Jokowi dan Gibran bukan lagi bagian dari partainya.
Pernyataan itu dilontarkan Komarudin setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak gugatan hasil Pilpres 2024 pasangan calon (paslon) nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
"Ah, orang (Jokowi) sudah di sebelah sana, bagaimana mau dibilang bagian masih dari PDI Perjuangan? Yang benar saja," kata Komarudin ditemui di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta pada 22 April 2024.
Pada Mei 2024, PDI-P pun tidak mengundang Jokowi dan Gibran dalam rapat kerja nasional (Rakernas) karena dianggap telah melanggar konstitusi. Pelanggaran itu dinilai tak sejalan dengan PDI-P yang terus menegakan konstitusi.
"Apabila ada di antara kita anggota partai yang kemudian melanggar konstitusi, melanggar etika dan moral, maka dia sudah bukan menjadi bagian dari keluarga besar PDI-P. Karena sudah bertentangan, bukan hanya pada AD/ART partai, melainkan juga pada konstitusi negara," kata Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat, Jumat (24/5/2024).
Bobby lawan PDI-P di Pilgub Sumut
Setelah mendukung dan mengampanyekan Prabowo-Gibran saat pilpres, Bobby secara resmi bergabung dengan Gerindra pada Mei 2024.
Dia bahkan sudah memiliki kartu tanda anggota (KTA) partai.
Bobby mengeklaim keputusannya untuk berlabuh ke partai besutan Prabowo sudah mengantongi izin dari mertuanya, yaitu Jokowi.
"Alhamdulillah dengan mengucapkan bismillahhirrahman nirrahim, saya per hari ini, menyatakan diri untuk masuk menjadi kader Gerindra,” ungkap Bobby.
Merespon kabar itu, Politikus PDI-P Andreas Hugo Pareira menegaskan, partainya sudah tidak lagi mengingat bahwa sosok wali kota Medan Bobby Nasution pernah menjadi salah satu kader mereka.
“Saya enggak campur soal itu, itu urusan dia (Bobby) lah. Kita sudah lupa juga soal itu," kata Hugo ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (21/5/2024).
Meski saat itu belum secara resmi dipecat atau keluar dari PDI-P, Bobby yang merasa sudah menjadi bagian dari Gerindra pun mencalon diri sebagai calon gubernur Sumatera Utara (Sumut).
Bobby kemudian berpasangan dengan Bupati Asahan, Surya dan melawan kandidat dari PDI-P, yakni Edy Rahmayadi-Hasan Basri di Pilgub Sumut 2024.
Berdasarkan hasil rekapitulasi suara berjenjang yang dilakukan KPU, Bobby-Surya pun dinyatakan sebagai pemenang Pilgub Sumut 2024. Mengalahkan Edy-Hasan yang diusung PDI-P.
Putuskan pecat Jokowi, Gibran dan Bobby
Usai Pilpres dan Pilkada serentak 2024 selesai, PDI-P mengumumkan secara resmi pemecatan Jokowi dari keanggotaan partai pada Senin (16/12/2024) kemarin.
Pengumuman disampaikan Komarudin bersama sejumlah elit PDI-P lewat pembacaan surat keputusan (SK) nomor 1649/KPTS/DPP/XII/2024.
“Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan, memutuskan, menetapkan, satu memberi sanksi organisasi berupa pemecatan kepada Joko Widodo dari keanggotaan PDI-P,” ujar Komarudin, Senin (16/12/2024).
Surat pemecatan itu telah ditetapkan dan ditandatangani langsung oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri sejak 14 Desember 2024. Pada agenda yang sama, Komarudin juga membacakan surat pemecatan Gibran dan Bobby.
Pemecatan anak dan menantu Jokowi itu dituangkan dalam SK nomor 1650/KPTS/DPP/XII/2024 dan 1651/KPTS/DPP/XII/2024. Namun kedua surat tersebut ditetapkan Megawati lebih awal dibandingkan Jokowi, yakni 4 Desember 2024.
Melalui keterangan tertulisnya, Ketua DPP PDI-P Deddy Sitorus mengungkapkan alasan partainya baru mengumumkan pemecatan Jokowi beserta anak dan menantunya usai Pilpres dan Pilkada 2024.
Pertama adalah karena PDI-P memegang prinsip menghormati dan menjaga martabat Jokowi selama menjabat sebagai Presiden RI.
“Saya menyatakan kita memiliki nilai etik dan moralitas politik untuk menjaga martabat Jokowi sebagai Presiden yang harus dihormati semasa menjabat,” ujar Deddy dalam keterangan tertulisnya, Senin (16/12/2024).
PDI-P sebetulnya memiliki waktu untuk mengevaluasi dan menuntaskan persoalan pelanggaran etik oleh kader-kader di internal partai setelah Pilpres 2024. Namun, PDI-P memutuskan untuk fokus melanjutkan agenda politik nasional, yakni Pilkada serentak 2024.
“Setelah pemilukada selesai kami baru punya waktu untuk mengumpulkan pimpinan Partai dari seluruh provinsi untuk mengevaluasi kader-kader yang melakukan pelanggaran aturan partai,” kata Deddy.
“Jadi proses ini bukan khusus hanya soal Jokowi dan keluarga, tetapi kader-kader di seluruh Indonesia,” sambungnya.
Di samping itu, lanjut Deddy, PDI-P memutuskan memecat Jokowi pasca Pilpres dan Pilkada, karena khawatir muncul anggapan tak siap bersaing dengan Gibran dan Bobby.
Deddy pun menegaskan bahwa keputusan pemecatan ini adalah upaya penegakan aturan serta disiplin partai di internal PDI-P.
“Jadi tentu yang terbaik adalah melakukan pemecatan setelah semua kontestasi politik selesai. Sehingga jelas dan tegas bahwa proses ini semata-mata untuk menegakkan aturan dan disiplin partai,” pungkasnya.
Alasan utama pemecatan
Berdasarkan SK pemecatan Jokowi yang didapatkan Kompas.com, terdapat sembilan pertimbangan PDI-P memberikan sanksi pemecatan. Salah satunya karena secara terang-terangan melawan keputusan partai terkait dukungan terhadap pasangan Ganjar-Mahfud pada Pilpres 2024.
Selain itu, Jokowi juga dianggap menyalahgunakan kekuasaan sebagai Presiden untuk mengintervensi Mahkamah Konstitusi (MK). Tindakan tersebut dinilai PDI-P telah merusak sistem demokrasi, sistem hukum, dan sistem moral-etika kehidupan berbangsa dan bernegara.
"Serta telah menyalahgunakan kekuasaan untuk mengintervensi Mahkamah Konstitusi yang menjadi awal rusaknya sistem demokrasi, sistem hukum, dan sistem moral-etika kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan pelanggaran etik dan disiplin partai, dikategorikan sebagai pelanggaran berat," tulis PDI-P.
Sedangkan alasan PDI-P memecat Gibran karena tidak menjalankan instruksi partai untuk mendukung Ganjar-Mahfud. Putra sulung Jokowi itu justru mencalonkan diri sebagai Cawapres di Pilpres 2024 bersama partai lain.
Adapun Gibran mencalonkan diri sebagai Cawapres Prabowo Subianto setelah MK mengeluarkan putusan kontroversial nomor 90/PUU-XXI/2023.
Keputusan yang mengubah syarat usia minimum capres dan cawapres itu diketok oleh Ketua MK Anwar Usman yang juga adik ipar Jokowi dan paman dari Gibran.
"Mencalonkan diri sebagai cawapres dari partai politik lain (Koalisi Indonesia Maju) hasil intervensi kekuasaan terhadap Mahkamah Konstitusi, merupakan pelanggaran kode etik dan disiplin partai, dikategorikan sebagai pelanggaran berat," tulis PDI-P salam SK pemecatan Gibran.
Sementara itu, Bobby dipecat PDI-P karena secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap Gibran.
Seiring dengan pemecatan tersebut, kata Komarudin, Jokowi beserta anak dan menantunya bukan lagi bagian dari keluarga besar PDI-P. Dia juga memastikan PDI-P tidak lagi bertanggung jawab atas apa pun yang dilakukan oleh Jokowi, Gibran dan Bobby ke depannya.
“Terhitung setelah dikeluarkannya surat pemecatan ini, maka DPP PDI-P tidak ada hubungan dan tidak bertanggung jawab atas sesuatu yang dilakukan oleh saudara Jokowi,” kata Komarudin.
Selain itu, PDI-P juga melarang Jokowi, Gibran dan Bobby melakukan kegiatan serta menduduki jabatan apa pun dengan mengatasnamakan “partai banteng”.
“Melarang Saudara tersebut di atas, pada diktum satu di atas untuk tidak melakukan kegiatan dan menduduki jabatan apa pun yang mengatasnamakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan,” pungkas Komarudin.
Respon keluarga Jokowi
Merespons keputusan PDI-P, Jokowi yang ditemui di kediamannya di Kota Solo, Jawa Tengah (Jateng) mengaku menghormati keputusan pemecatan tersebut.
“Ya ndak apa-apa saya menghormati itu," kata Jokowi diiringi tawa ringan pada Selasa (17/12/2024).
Presiden ke-7 RI ini juga menyebut bahwa dirinya tidak dalam posisi membela diri terkait alasan PDI-P memecatnya.
"Dan saya tidak dalam posisi untuk membela atau memberikan penilaian. Karena keputusan itu sudah terjadi,” ujar Jokowi.
"Nanti, waktu yang akan mengujinya, saya rasa itu saja,” katanya melanjutkan.
Respons yang hampir serupa juga disampaikan Gibran. Putra sulung Jokowi itu mengaku menghargai keputusan PDI-P yang memecatnya.
“Ya kami menghargai dan hormati putusan partai,” kata Gibran di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa.
Gibran pun menegaskan bahwa saat ini dirinya akan fokus membantu pemerintahan Presiden Prabowo. Namun, dia tidak ingin menjawab, ketika ditanya apakah bakal bergabung ke partai lain atau tidak.
"Tunggu saja,” jawabnya singkat ketika ditanya mengenai partai lain, termasuk kemungkinan bergabung dengan Golkar.
Sedangkan Bobby menyatakan bahwa dirinya saat ini sudah berstatus sebagai kader Gerindra.
"Saya kan kader Gerindra sekarang, sudah dari kemarin bukan dari sekarang," ujar Bobby kepada wartawan usai menghadiri acara Silaturahmi Forkopimda Sumut di Hotel Grand Mercure, Medan, Selasa.
Saat disinggung, bagaimana hubungannya dengan PDI-P di Medan atau Sumatera Utara, Bobby menyebut bahwa semuanya baik-baik saja.
"Tadi juga duduk (di acara silaturahmi Forkopimda) sama ketua DPRD Medan, kan ketuanya dari PDI-P,” ujarnya.
