Kantor Lembaga Legislatif-Yudikatif di IKN Dibangun Mulai 2025, Rampung Tahun 2027

Kantor Lembaga Legislatif-Yudikatif di IKN Dibangun Mulai 2025, Rampung Tahun 2027

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono menyebut, pembangunan ekosistem lembaga yudikatif dan legislatif di Ibu Kota Nusantara (IKN) bakal dimulai pada 2025.

Berdasarkan target, pembangunan dua ekosistem tersebut bakal rampung pada tahun 2027.

"Kalau yang yudikatif dan legislatif baru akan dimulai 2025 ini. Kalau dimulai dari 2025 ini, paling 2027 selesai," kata Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (10/12/2024).

Basuki menuturkan, pembangunan lembaga berupa kantor maupun hunian bagi anggota legislatif dan yudikatif ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto sejak ia dilantik menjadi Kepala OIKN.

Prabowo meminta IKN dibangun sebagai ibu kota politik sehingga perlu dilengkapi dengan legislatif dan yudikatif, usai pembangunan lembaga eksekutif.

Dia tidak memungkiri, Prabowo bakal berkantor di IKN pada 2028.

Keinginan itu mungkin saja disampaikan kepada Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo.

Basuki hanya diperintah untuk melengkapi kantor legislatif dan yudikatif.

"Jadi waktu perintah ke saya harus menyelesaikan ekosistem yudikatif, legislatif, dan sekarang baru eksekutif. Jadi baru tahun ini kita siapkan ekosistem untuk kantor dan hunian yudikatif dan legislatif. Yudikatif kan MA, MK; legislatif (ada) DPR, MPR, DPD," sebut dia.

Terkait anggarannya, Basuki menekankan lembaga legislatif dan yudikatif bakal menggunakan APBN karena kantor dua lembaga tersebut juga merupakan kantor otoritas.

"Iya (pakai APBN), kan kantor pemerintah," sebut Basuki.

Sementara itu, pembangunan lembaga eksekutif bakal selesai pada Desember 2025.

Namun, target ini mengacu pada rancangan awal dengan empat kantor Kementerian Koordinator (Kemenko).

Saat ini, Kementerian Koordinator di pemerintahan Prabowo Subianto bertambah menjadi tujuh.

"Yang sekarang eksekutif selesai Desember ini, tapi fitur yang dulu ya, Kemenkonya 4. Sekarang kan 7, nanti kita akan bicarakan. Yang Kemenko dan BI dan Kementerian PUPR sudah hampir selesai, Desember ini selesai furnitur sudah mulai masuk," kata Basuki.

Sumber