Kapolri Dorong Kembangkan Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak hingga ke Polres
JAKARTA, KOMPAS.com – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan komitmennya untuk mengembangkan Direktorat Tindak Pidana Pelindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Dittipid PPA-PPO) Bareskrim Polri hingga ke tingkat Polda dan Polres.
“Sebentar lagi kita akan meluncurkan Direktorat PPA dan PPO di Bareskrim Polri. Namun, saya tidak ingin keberadaan direktorat ini hanya berhenti di Mabes Polri. Saya ingin ini dikembangkan hingga ke tingkat Polda dan Polres,” ujar Sigit di Jakarta, Selasa (17/12/2024).
Ia mengakui bahwa perjuangan untuk membentuk direktorat ini bukanlah hal yang mudah.
Proses panjang dan tantangan birokrasi yang membatasi jumlah direktorat menjadi hambatan utama.
“Di Kemenpan RB, birokrasi dibatasi hanya enam direktorat. Mau tidak mau, kita harus mengambil langkah-langkah yang bersifat mendobrak dan memanfaatkan momentum,” ungkapnya.
Sigit juga menceritakan bahwa saat itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) sebelumnya telah berkali-kali menyampaikan hal ini, tetapi selalu mendapatkan jawaban yang sama tidak bisa menambah, kecuali mengurangi salah satu direktorat di Polri.
Momentum krusial untuk pengusulan pembentukan Direktorat PPA/PPO terjadi saat pembahasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dalam rapat terbatas bersama Presiden, yang akhirnya mengarah pada persetujuan pembentukan direktorat tersebut.
Kapolri menekankan pentingnya keberadaan Direktorat PPA/PPO sebagai bentuk penghormatan atas perjuangan panjang kesetaraan gender.
Ia mengingatkan sejarah gerakan feminisme global serta tokoh perempuan Indonesia seperti R.A. Kartini dan Cut Nyak Dien yang telah menginspirasi perjuangan kesetaraan.
“Perjuangan perempuan luar biasa, dimulai dari era R.A. Kartini yang menyuarakan ketidakadilan, hingga Cut Nyak Dien yang memimpin pasukan perang di Aceh. Semangat itu harus terus kita lanjutkan,” tambahnya.
Dengan adanya kepemimpinan perempuan di berbagai posisi strategis, seperti Menteri PPPA dan Menteri PANRB yang keduanya perempuan, Sigit yakin perjuangan ini dapat diwujudkan hingga ke akar birokrasi di daerah.
“Saya ingin wadah di tingkat kabupaten atau desa bisa diimbangi dengan lahirnya Direktorat Perempuan dan Anak minimal di tingkat Polres,” ungkapnya.
“Ini menjadi penting agar kita sejalan dengan upaya yang didorong Komnas Perempuan dan KPAI untuk perlindungan perempuan dan anak,” tegasnya.
