Kapolri Hadiri Pelatihan Penyidik Pidana Perkebunan, Tegaskan Arahan Presiden Prabowo
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri kegiatan pelatihan peningkatan kemampuan penyidik dan penyidik pembantu tindak pidana di bidang perkebunan dan kehutanan. Kapolri menegaskan acara tersebut sangat penting dalam rangka mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk mencegah potensi kebocoran anggaran negara.
Hadir dalam acara itu Kepala Biro Hukum Kementerian Kehutanan Supardi, Dirjen Gakkum Kementerian Kehutanan Yazid Nurhuda, Dirjen Perkebunan Kementerian Kehutanan Muhammad Rizal Ismail, dan Peneliti Ahli BRIN Udhi Catur Nugroho. Hadir juga Kabareskrim Polri Komjen Wahyu Widada, Astamaops Kapolri Komjen Verdianto Iskandar Bitticaca, Kapolda Kalbar Irjen Pipit Rismanto, para dirkrimsus polda jajaran hadir secara daring dan para peserta pelatihan penyidik dan penyidik pembantu.
Kapolri lalu menjelaskan mengenai kebijakan Presiden Prabowo yang telah membentuk satgas yang terdiri atas Dewan Pengarah dan Satgas Pelaksana. Satgas itu terdiri atas Kejaksaan, Menteri Pertahanan sebagai Dewan Pengarah. Kemudian struktur di bawahnya dibantu oleh BPKP, Kejaksaan, dan anggota TNI-Polri.
"Tujuan dari satgas tersebut tentunya adalah bagaimana supaya negara bisa mendapatkan pendapatan yang optimal, dari sisi-sisi yang menurut catatan dari pemerintah dari BPKP masih ada potensi-potensi kebocoran yang harus dimaksimalkan," kata Kapolri di Ballroom Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, Senin (13/1/2025).
Kapolri menyampaikan Presiden Prabowo berulang kali menegaskan Indonesia mempunyai sumber daya alam yang luar biasa. Jika potensi itu dimanfaatkan, Indonesia akan menjadi negara besar.
"Namun, di satu sisi, beliau selalu sampaikan bahwa Indonesia ini menempati peringkat ekor 6, artinya apa ekor 6 itu artinya bahwa terjadi ketidakefisienan 30 persen dari penggunaan anggaran," imbuh Kapolri.
Atas kondisi tersebut, Kapolri mengatakan anggota Polri harus bersama-sama ikut menekan ketidakefisienan tersebut. Selain itu, pemerintah berupaya agar sumber-sumber yang masih banyak potensinya bisa dimaksimalkan untuk penerimaan negara.
"Baik, saya sampaikan kepada rekan-rekan bahwa hal ini kita berbicara khusus terkait dengan masalah sawit ataupun keterlanjuran sawit, dan ini saya kira masuk di dalam Asta Cita Bapak Presiden, khususnya ke-5, di mana Indonesia ke depan ingin melanjutkan hilirisasi namun di satu sisi juga meningkatkan nilai tambah dalam negeri," ujar Kapolri.
Kapolri menyampaikan, berdasarkan perhitungan para ahli, jika potensi tersebut benar dimaksimalkan, sektor sawit saja akan menghasilkan investasi sebesar USD 618,1 M, ekspor sebesar USD 857,9 M, pertumbuhan ekonominya juga bisa bertambah USD 235,9 M, dan tenaga kerjanya juga bisa bertambah.
"Namun, dari catatan 179 produk hilir, Indonesia juga berada di posisi paling tinggi. Kalau kita lihat dari bagaimana perbandingan Indonesia dengan negara-negara lain, terlihat bahwa Indonesia memiliki produksi 47 juta ton atau setara dengan 59,26 persen dari produksi global. Artinya, negara kita tertinggi, tertinggi dalam hal produksi sawit," papar Kapolri.
Kapolri berharap, ke depan, Indonesia dapat memimpin dan menguasai pasar dunia, khususnya masalah sawit. Dia berharap kehadiran Polri dalam satgas untuk mencegah potensi kebocoran tersebut dapat dimaksimalkan.
"Jadi ini yang tentunya menjadi arah dan kebijakan Bapak Presiden dan harapannya Polri yang saat ini diajak untuk masuk di satgas betul-betul bisa melaksanakan apa yang diharapkan oleh Bapak Presiden ini dengan maksimal," imbuh dia.
