Kapolri Ingatkan Netralitas di Pilkada: Hati-hati, Ini soal Kredibilitas
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengingatkan jajaran untuk menjaga netralitas pada Pilkada Serentak 2024. Sigit juga meminta jajaran terkait penanganan perkara pilkada, terutama dugaan politik uang.
Hal itu disampaikan Jenderal Sigit dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024). Sigit mulanya menyinggung soal penanganan perkara pada Pilpres 2024 kemarin.
"Di pilpres kemarin, ada 398 perkara yang dilaporkan dan yang tertinggi terkait dengan menguntungkan dan merugikan pasangan calon. Yang kedua adalah money politics," kata Sigit.
Sigit mengatakan hal itu harus diantisipasi pada Pilkada 2024. Dia ingin pelaksanaan Pilkada 2024 berjalan dengan baik.
"Tentunya kita harus mengantisipasi bahwa di pilkada kali ini pun hal itu bisa terjadi. Oleh karena ini tentunya menjadi tantangan dari rekan-rekan semua supaya pelaksanaan pilkada ini betul-betul bisa berjalan dengan baik," tutur dia.
Sigit kemudian menyinggung soal netralitas. Dia meminta jajaran menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pilkada 2024.
"Masalah netralitas, ini tentunya juga menjadi sorotan, ASN, TNI, Polri tentunya disorot terkait dengan masalah netralitas. Hati-hati dengan ini, karena ini menyangkut kredibilitas rekan-rekan di lapangan," tutur dia.
Lebih lanjut Sigit juga meminta jajaran melaksanakan kegiatan cooling system. Sebab, kata dia, ancaman tertinggi adalah tentang penyebaran berita bohong.
"Karena apa? Saat ini salah satu ancaman tertinggi adalah adanya misinformasi dan disinformasi terkait dengan penyebaran berita hoax dan ini tentunya harus diantisipasi karena tidak semua masyarakat kemudian bisa membedakan apakah ini hoax, apakah ini berita yang benar," sebut dia.
Sigit mengatakan berita bohong akan menimbulkan reaksi di masyarakat. Dia meminta jajaran bekerja sama dengan stakeholder lain untuk melakukan cooling system.
"Sehingga kemudian tentunya saya ingatkan bahwa kegiatan cooling system harus dilakukan dan ini juga tentunya harus dilakukan bersama-sama dengan stakeholder yang lain, mulai masalah kegiatan sambang, mengingatkan bahwa kita harus selalu menjaga persatuan dan kesatuan di atas kepentingan kelompok," jelasnya.
"Dan tentunya, kalau ini kurang, saya tadi telah minta izin kepada Bapak Panglima TNI untuk rekan-rekan bisa meminta bantuan kekuatan TNI, sehingga memastikan di wilayah masing-masing kita memiliki kekuatan keamanan yang cukup untuk menghadapi dan menyelenggarakan pilkada," imbuhnya.
