Kebijakan Prabowo di 50 Hari Pertama: Hapus Utang UMKM, Naikkan Gaji Guru, dan Oleh-oleh Investasi
JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah kebijakan diambil Presiden Prabowo Subianto dalam 50 hari pertama kepemimpinannya sejak dilantik pada 20 Oktober 2024.
Prabowo dilantik pada Minggu (20/10/2024) dan melantik jajaran Kabinet Merah Putih pada Senin (21/10/2024).
Adapun kebijakan yang diambil tersebar di berbagai bidang, dengan yang paling menonjol di bidang ekonomi. Ada pula sejumlah kebijakan di bidang politik dan keamanan.
Dalam pengambilan kebijakan, Prabowo menekankan segala keputusan didedikasikan untuk kesejahteraan rakyat.
Ia meminta jajarannya kritis menggunakan uang negara sehingga tidak perlu menghabiskan anggaran untuk sekedar seminar dan dinas luar negeri.
Seiring dengan itu, Kepala Negara meminta pejabat untuk memangkas anggaran dinas luar negeri sekitar 50 persen dari total alokasi sebesar 3 miliar dollar AS.
Dana tersebut bisa digunakan untuk membangun bendungan, irigasi, sekolah, dan kebutuhan dasar anak-anak untuk mendukung tumbuh kembangnya.
“Kritis untuk kepentingan rakyat, kritis kepentingan langsung. Tidak usah terlalu banyak seminar, kita sudah tahu kesulitan rakyat, sudah tahu,” ucap Prabowo saat berpidato dalam Sidang Tanwir dan Milad ke-112 Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Kupang, Nusa Tenggara Timur, Rabu (4/12/2024).
Berikut ini sejumlah kebijakan yang diambil Presiden Prabowo dalam 50 hari kepemimpinannya
Setelah dua minggu menjabat, Prabowo menerbitkan aturan yang menghapus utang petani, nelayan, maupun usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, serta UMKM di bidang mode/busana, kuliner, industri kreatif, dan lain-lain.
Penghapusan utang ini ditandai dengan penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 pada tanggal 5 November 2024 yang diteken Prabowo.
Beleid pun dibuat agar pihak bank memiliki legitimasi maupun payung hukum untuk menghapus piutang yang tidak perform.
UMKM yang terdampak dalam penghapusan bisa mengajukan pinjaman kembali.
Kendati demikian, penghapusan utang hanya menyasar 1 juta UMKM yang sudah terdaftar dalam daftar penghapusbukuan himpunan bank-bank milik negara (Himbara).
Dengan kata lain, tidak menyasar UMKM yang masih memiliki kemampuan untuk membayar kewajiban.
Prabowo berharap, penghapusan piutang macet dapat membantu para petani, nelayan, hingga UMKM lain dalam meneruskan usaha-usahanya.
Dengan begitu, petani dan nelayan itu dapat lebih berdaya guna untuk bangsa dan negara.
"Dengan ini pemerintah berharap dapat membantu saudara-saudara kita para produsen yang bekerja di bidang pertanian, UMKM, dan nelayan yang merupakan produsen pangan yang sangat penting, mereka dapat meneruskan usaha-usaha mereka," ucap Prabowo saat mengumumkan kebijakan penghapusan utang di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024) malam.
Menteri UMKM Maman Abdurrahman menjelaskan, ada kriteria tertentu yang dilihat dalam penghapusan utang.
Jumlahnya maksimal hanya Rp 500 juta untuk badan usaha, dan Rp 300 juta untuk perseorangan.
Penghapusan juga hanya diberikan kepada debitur di himpunan bank-bank milik negara.
Para debitur itu diberikan keringanan karena terkena beberapa permasalahan, seperti gempa bumi, bencana alam, dan Covid-19.
"Artinya bagi pelaku-pelaku UMKM lainnya yang memang memiliki dan dinilai oleh Bank Himbara kita masih memiliki kekuatan untuk terus jalan, ya tidak dihentikan," kata Maman usai di Kompleks Istana Kepresidenan, pada hari yang sama.
Belum genap sebulan, Kepala Negara memutuskan untuk melakukan kunjungan luar negeri ke 6 negara sekaligus.
Negara-negara yang dikunjunginya adalah China, Amerika Serikat (AS), Peru, Brazil, Inggris, dan Abu Dhabi.
Perjalanan selama lebih dari dua pekan itu dimulai pada Jumat (8/11/2024), dan kembali pada Minggu (24/11/2024).
Di China, Prabowo menemui Presiden China Xi Jinping, Perdana Menteri China Li Qiang, Ketua Kongres Rakyat Nasional China Zhao Leji, dan para pengusaha China.
Ia lalu melanjutkan kunjungannya ke Amerika Serikat untuk bertemu Presiden Joe Biden dan pengusaha AS.
Kemudian, bertolak ke Peru untuk menghadiri forum APEC, dan ke Brasil untuk menghadiri forum G20.
Dalam dua agenda ini, Prabowo memiliki agenda pertemuan bilateral dengan sejumlah perdana menteri negara-negara lain yang turut diundang.
Di Inggris, ia bertemu dengan Raja Charles III, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, Wakil PM Inggris Angela Rayner, dan para pengusaha.
Ia lantas ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, untuk bertemu dengan Presiden Uni Emirat Arab Mohammed bin Zayed Al Nahyan pada Sabtu (23/11/2024).
Ada sejumlah kesepakatan maupun komitmen investasi yang menjadi "oleh-oleh" kunjungan luar negeri Prabowo selama dua pekan. Komitmen investasi yang diterima Prabowo mencapai 18,5 miliar dollar AS.
Rinciannya, 10 miliar dollar AS dari China, 7 miliar dollar AS dari British Petroleum (BP), dan 1,5 miliar dollar AS dari CEO Forum.
Prabowo bahkan menyebutkan, komitmen itu agak melebihi dari yang ditargetkan.
"Agak-agak melebihi (target ya). Jadi saya pulang bawa komitmen total 18,5 miliar dolar AS. Jadi saya kira ini cukup bagus, menunjukkan kepercayaan global terhadap ekonomi Indonesia, ya," tutur dia di Lancaster House, London, Inggris, Kamis (21/11/2024).
BP mewakili para mitra kontrak kerja samanya untuk berinvestasi atas proyek Tangguh Ubadari, CCUS, dan Compression (UCC).
Investasi berpotensi menghasilkan sekitar 3 triliun kaki kubik sumber daya gas tambahan di Indonesia untuk membantu pemenuhan kebutuhan energi Asia yang terus meningkat.
Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Murray Auchincloss, Chief Executive Officer BP, dalam acara yang dihadiri Prabowo Subianto, di London.
Proyek UCC mencakup pengembangan lapangan gas Ubadari, peningkatan perolehan gas (EGR) melalui penangkapan, pemanfaatan, dan penyimpanan karbon (CCUS), serta kompresi di darat, dan memperluas dan memanfaatkan infrastruktur yang telah ada di fasilitas Tangguh LNG di Papua Barat, Indonesia.
Produksi di lapangan Ubadari diperkirakan akan dimulai pada tahun 2028.
Tak cuma itu, Indonesia mendapat dukungan langsung dari Pemerintah Inggris untuk menjalankan program unggulannya, yakni makan bergizi gratis.
Inggris siap membantu memperlihatkan praktik terbaik program makan bergizi gratis yang sudah diimplementasi di Kota London.
Terbaru, berdasarkan catatan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), lawatan luar negeri Prabowo menghasilkan kerja sama antarpemerintah maupun antarbisnis.
Juru Bicara Kemenlu Roy Soemirat merinci, ada 24 kerja sama antarpemerintah (goverment to government), dan 27 kerja sama antarpelaku bisnis senilai 21,36 miliar dollar AS.
Kesepakatan bisnis tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari transisi energi, ketahanan pangan, hilirisasi industri, dan lain-lain.
"Paling tidak tercatat ada sekitar 24 kerjasama yang bersifat government to government dan juga sekitar 27 kerja sama atau komitmen di antara para pelaku bisnis atau private sector. Yang khusus private sector ini mencapai nilai 21,36 miliar dollar AS," kata Roy dalam konferensi pers di Kemenlu, Jakarta Pusat, Kamis (5/12/2024).
Setelah pulang dari kunjungan luar negeri, Prabowo lantas mengumumkan kenaikan gaji atau tunjangan bagi guru berstatus aparatur sipil negara (ASN), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), dan guru non-ASN atau honorer.
Pengumuman kenaikan gaji ini disampaikannya saat hadir dalam Puncak Peringatan Hari Guru di Jakarta International Velodrome, Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis (28/11/2024).
Adapun kenaikan yang dimaksud adalah kenaikan nilai tunjangan sertifikasi sebesar satu kali gaji untuk guru ASN/PPPK, dan sebesar Rp 2 juta untuk guru non-ASN atau honorer yang telah ikut sertifikasi/Pendidikan Profesi Guru (PPG).
Karena kebijakan ini, pemerintah menaikkan alokasi anggaran kesejahteraan guru sebesar Rp 16,7 triliun menjadi Rp 81,6 triliun pada tahun 2025.
Belakangan, nominal kenaikan gaji ini dikomentari netizen karena tunjangan sertifikasi sejatinya sudah ada dengan nilai yang sama bagi guru ASN dan PPPK, dan hanya naik Rp 500.000 untuk guru honorer.
Kemudian, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan/PCO Hasan Nasbi memberikan klarifikasinya terkait hal ini.
Menurut Hasan, kenaikan tunjangan Rp 500.000 memang akan dirasakan oleh guru honorer yang sudah memiliki sertifikasi atau menjalani PPG di tahun-tahun sebelumnya.
Namun, kenaikan Rp 2 juta tetap akan dirasakan oleh guru yang baru mendapat sertifikasi pada tahun 2025, mengingat kenaikan nominal tunjangan bakal berlangsung mulai tahun depan.
Setidaknya, kata Hasan, ada sekitar 620.000 guru baik ASN maupun honorer yang merasakan mendapat tunjangan Rp 2 juta karena mereka baru mendapat sertifikasi tahun depan.
"Guru non-ASN yang punya sertifikasi kan memang sudah punya tunjangan Rp 1,5 juta. Nah, dia nanti 2025 jadi Rp 2 juta. Jadi dia enggak merintis dari Rp 1,5 (juta) dulu, dia langsung Rp 2 juta," ucapnya di Kantor Presiden usai sidang kabinet paripurna terakhir.
Aturan yang sama juga terjadi untuk guru ASN tersertifikasi yang mendapat tunjangan 1 kali gaji. Hal ini akan dirasakan oleh para guru yang baru mendapat tunjangan tersebut pada tahun 2025.
Ia pun mengingatkan, kenaikan nominal harus dilihat dari komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan guru.
"Guru ASN ini kan banyak, yang baru dapat sertifikat tahun 2024 kan jumlahnya ratusan ribu. Nah mereka ini yang dapat tambahan tunjangan sebesar 1 kali gaji," ucap Hasan.
Tak cuma kenaikan gaji, pemerintah juga akan melaksanakan PPG untuk 806.486 guru yang sudah memenuhi kualifikasi pendidikan D4/S1 pada tahun 2025.
Pemerintah menargetkan, sebanyak 1.932.666 guru atau 64,4 persen dari total keseluruhan sudah bersertifikat pendidik pada tahun 2025.
Bagi yang belum menempuh D4/S1, pemerintah bakal memberikan bantuan pendidikan secara bertahap mulai tahun 2025, menyusul masih adanya 249.623 guru yang belum berpendidikan D4/S1.
Di sisi lain, pemerintah berencana memberikan bantuan uang tunai (cash transfer) bagi guru-guru lain yang belum menjalani sertifikasi.
Adapun besaran dan jumlah penerimanya akan diumumkan tahun depan. Sebab, saat ini, penerima tengah didata oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
"Pemerintah sedang membahas usaha meningkatkan kesejahteraan guru non-ASN yang belum dapat sertifikasi melalui bantuan cash transfer," kata Prabowo di Velodrome.
