Kecemasan Meluas Begitu Donald Trump Berencana Lakukan Deportasi Massal
PARA imigran, majikan mereka, dan kelompok-kelompok yang mendukung mereka mulai melakukan sejumlah hal untuk mengantisipasi kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) terpilih, Donald Trump. Trump telah menyatakan akan mendeportasi jutaan imigran ilegal dari negara itu saat mulai berkuasa lagi pada 20 Januari tahun depan.
Sejumlah orang khawatir, kebijakan Trump akan berdampak buruk bagi keluarga mereka, sementara yang lain berharap rencana deportasi massal itu, jika terwujud, bisa membuat keadaan mereka jadi lebih baik.
Para sekutu Trump sedang mendiskusikan opsi deportasi dan penahanan terhadap para imigran ilegal. Penanganan perbatasan selatan, antara AS-Meksiko, dipandang sebagai prioritas sejak hari pertama periode pemerintahan kedua Trump.
Sejumlah sumber CNN di lingkaran Trump mengatakan, pengusiran para imigran tidak berdokumen yang telah terlibat tindak pidana kemungkinan akan menjadi fokus pertama.
Namun para aktivis hak asasi manusia khawatir, rencana deportasi itu bisa berdampak luas dan mungkin menyingkirkan orang-orang yang seharusnya dilindungi. Mereka takut rencana itu tidak hanya akan menargetkan imigran "bermasalah", tetapi juga akan memengaruhi orang-orang yang seharusnya memiliki hak untuk tinggal di AS.
League of United Latin American Citizens (LULAC), organisasi hak-hak sipil Hispanik tertua di AS, tengah mengumpulkan dana dan pengacara untuk menghadapi kebijakan imigrasi yang mereka sebut berpotensi “kejam, jahat, keji, dan tanpa belas kasihan.”
"Deportasi massal akan merugikan jutaan orang yang menjadi target Donald Trump, serta keluarga dan komunitas mereka — dan setiap orang di negara kita. Tindakan itu akan memisahkan orang tua dari anak-anak mereka, menghancurkan bisnis dan mata pencaharian, serta merusak tatanan bangsa dan perekonomian kita,” kata Juan Proano, CEO LULAC.
Seorang pengacara di American Civil Liberties Union (ACLU) mengatakan, perencanaan mereka untuk menghadapi tantangan hukum sudah cukup maju.
“Kami telah mempersiapkan diri untuk masa jabatan Trump yang kedua selama hampir satu tahun, dengan fokus pada kebijakan yang paling kejam, termasuk ancaman penggunaan militer untuk deportasi, hal yang jelas-jelas ilegal,” kata Lee Gelernt, pengacara ACLU yang menangani banyak kasus terkenal di masa jabatan pertama Trump.
National Immigrant Justice Center (NIJC) mengatakan, para pengacara mereka juga telah siap.
“Kami akan melanjutkan pekerjaan kami dalam memberikan bantuan hukum bagi imigran dan pengungsi, berjuang untuk menjaga keluarga mereka tetap bersama, mempertahankan akses terhadap suaka, dan mengadvokasi diakhirinya penahanan sewenang-wenang dan deportasi yang tidak adil,” kata Mary Meg McCarthy, direktur eksekutif lembaga itu dalam sebuah pernyataan.
Cesar Espinosa, pemimpin komunitas Hispanik di Houston, mengatakan dia menerima banyak telepon dan pesan dari orang-orang yang khawatir sejak Trump kembali memenangkan pemilu, Rabu pekan lalu.
“Kami bisa merasakan ketidakpastian dari banyak orang. Banyak yang bertanya, ‘Apa yang terjadi sekarang? Apa yang harus kita lakukan?’” kata dia kepada CNN.
Menurut Espinosa, beberapa dari orang-orang itu berasal dari keluarga campuran anggota keluarga mereka ada yang warga negara AS tetapi ada yang imigran tidak berdokumen. Ketakutan mereka adalah anggota keluarga yang bukan warga AS akan segera menjadi sasaran deportasi. Espinosa sendiri seorang permanent resident atau pemegang “green card".
Dia telah mencoba untuk menenangkan orang yang ketakutan itu dengan mengatakan bahwa deportasi massal akan memakan waktu lama, terutama terhadap orang-orang yang tidak terlibat tindak pidana.
Di California, di mana para petani sangat bergantung pada tenaga kerja migran, ada desakan untuk melakukan reformasi kebijakan imigrasi, agar memungkinkan orang masuk ke AS untuk bekerja sementara waktu di sektor pertanian. Ada juga desakan pemberian status hukum bagi pekerja migran yang ada di AS sekarang ini.
“Kita harus fokus pada mengurangi kekurangan karyawan kronis di pertanian dan peternakan California dan mengurangi hambatan terhadap lapangan kerja,” kata Presiden Biro Pertanian California, Shannon Douglass, dalam sebuah pernyataan kepada CNN.
Di jantung kota New York City, di mana ribuan migran dan pencari suaka telah membebani sumber daya lokal, beberapa rumah ibadah tengah mempersiapkan diri untuk mengubah misi mereka. Tempat-tempat ibadah itu akan menyesuaikan kegiatan atau layanan mereka untuk membantu mengatasi dampak dari peningkatan jumlah migran dan pencari suaka yang datang ke kota itu.
“Komunitas agama telah dimobilisasi selama lebih dari dua setengah tahun dalam kapasitas darurat,” kata Pendeta Chloe Breyer, direktur eksekutif Interfaith Center of New York, sebuah lembaga nirlaba lintas agama. “Tantangannya bukan secara spesifik deportasi, seperti yang terjadi sekarang, melainkan bagaimana memberi makanan, menyediakan tempat tinggal, dan menerima orang dalam jumlah besar.”
Dia mengatakan, ada imbauan setiap dua mingguan dari sekitar 60 gereja, masjid, dan sinagoga yang terlibat terkait menyambut para migran. Imbauan itu dapat dialihkan atau digunakan untuk tujuan lain jika diperlukan. Pendeta itu mengatakan, jaringan tersebut akan dikerahkan jika diperlukan untuk melawan tindakan yang lebih ekstrem, seperti deportasi. Mereka siap untuk bertindak jika kebijakan deportasi atau kebijakan keras lainnya diberlakukan.
Sehari setelah pemilu, para pejabat Kota New York mengatakan bahwa meskipun ada ketakutan terkait kebijakan imigrasi yang mungkin diterapkan pemerintahan Trump nantinya, masih terlalu dini untuk membuat keputusan atau mengambil langkah lebih lanjut terkait masalah tersebut.
Kota itu memiliki undang-undang suaka yang melarang pemerintah setempat menghubungi petugas imigrasi federal jika mereka bertemu seorang migran tanpa izin.
“Kami bekerja sama dengan semua lembaga yang berinteraksi dengan komunitas imigran untuk memastikan bahwa mereka memahami undang-undang suaka kami dan apa yang harus mereka patuhi,” kata Manuel Castro, komisaris wali kota untuk urusan imigran. Menurut dia, meskipun undang-undang tersebut ada, kecemasan dan ketakutan komunitas imigran berakar pada informasi yang salah dan bahkan kejahatan rasial.
Namun Murad Awawdeh, presiden New York Immigration Coalition, memperingatkan bahwa undang-undang suaka itu tidak akan menghentikan lembaga imigrasi federal untuk melakukan apa yang mereka inginkan.
Pada tahun 2024, penangkapan terhadap orang-orang yang menyeberang perbatasan secara ilegal, baik di perbatasan utara (AS-Kanada) maupun selatan (AS-Meksiko), tetap rendah. Menurut data pemerintah, rata-rata sekitar 1.700 orang yang ditahan setiap hari.
Di beberapa titik pada Desember 2023, penangkapan migran melebihi 10,000 orang per hari di perbatasan AS-Meksiko.
Sehari setelah pemilu, Jim Desmond, anggota Dewan Pengawas Wilayah San Diego, memposting foto dirinya bersama Wakil Presiden terpilih JD Vance di tembok perbatasan. Dia mengatakan, dirinya menantikan saat untuk mengamankan perbatasan itu.
Awal tahun ini, Desmond memberikan kesaksian di hadapan Kongres bahwa kebijakan federal telah menyebabkan “Patroli perbatasan kita hanya menjadi agen pemrosesan (data), hanya berdiri dan menyaksikan orang-orang melanggar hukum kita.”
Pernyataan yang berbeda muncul di Los Angeles, dengan nada yang lebih menantang, di mana University of Southern California memperkirakan tahun lalu ada lebih dari 800.000 imigran tanpa dokumen di wilayah LA.
Wali Kota Los Angeles, Karen Bass, mengatakan kepada CNN, “Komunitas imigran merupakan jantung kota kami dan dalam menghadapi ancaman dan ketakutan, Los Angeles akan bersatu. Tidak seorang pun boleh hidup dalam ketakutan karena status imigrasi mereka. Kami akan terus mendukung kebijakan lokal dan negara bagian yang melindungi imigran dan menyediakan sumber daya penting.”
Dia menambahkan, “Pesan saya sederhana Tidak peduli di mana Anda dilahirkan, bagaimana Anda datang ke negara ini, Los Angeles akan mendukung Anda dan hal itu tidak akan berubah.”
Los Angeles Unified School District, distrik sekolah publik terbesar kedua di AS setelah New York City, mengatakan pihaknya bersiap menghadapi potensi ancaman tindakan hukum terhadap para siswa dan keluarga mereka yang dapat menyebabkan pemisahan atau deportasi. Distrik itu menambahkan, pihaknya tidak akan membuat perjanjian dengan lembaga pemerintah untuk menegakan hukum imigrasi federal kecuali diwajibkan oleh undang-undang.
Distrik itu mencakup sebagian besar wilayah Los Angeles dan area sekitarnya di California Selatan dan melayani lebih dari 600.000 siswa dari taman kanak-kanak hingga kelas 12.
“Kegiatan-kegiatan penegakan aturan imigrasi di sekitar sekolah menciptakan kesulitan dan hambatan terhadap pencapaian kesehatan dan pendidikan serta menumbuhkan iklim ketakutan, konflik, dan stres yang berdampak pada semua siswa di distrik kami, terlepas dari latar belakang atau status imigrasi mereka,” kata juru bicara distrik tersebut dalam pernyataan yang dikirim ke CNN.
Di seberang perbatasan San Diego di Tijuana, Meksiko, sekitar 3.400 orang menunggu di tempat penampungan migran, kata Jose Luis Perez Canchola, direktur urusan migrasi kota itu.
Banyak yang berharap bisa memasuki AS secara legal dengan menggunakan aplikasi CBP ONE, aplikasi yang dikembangkan US Customs and Border Protection (CBP), yang dijalankan departemen dalam negeri AS. Aplikasi itu digunakan untuk membuat janji dengan petugas imigrasi.
Namun, menurut Canchola, ada kekhawatiran aplikasi tersebut dapat terkena dampak rencana kebijakan Trump.
“Jika terjadi pembatalan massal janji bertemu petugas imigrasi dan penutupan CBP ONE, yang mungkin terjadi adalah banyak yang memutuskan untuk melintasi perbatasan secara ilegal sebelum Januari 2025,” kata Perez Canchola.
Ada juga kekhawatiran di Piedras Negras, kota Meksiko di seberang Rio Grande dari Eagle Pass, Texas. “Ada rasa takut dan gentar,” kata Suster Isabel Turcios, direktur tempat penampungan Frontera Digna, tempat para migran menggunakan CBP ONE untuk membuat janji dengan petugas imigrasi.
“Saya mencoba untuk menenangkan mereka karena kecemasan yang mereka rasakan sangat besar,” kata suster itu.
