Kejar Target Pertumbuhan Ekonomi 8%, Andre Rosiade Minta PP 47/2024 Diterapkan 2025
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI H Andre Rosiade mendorong agar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet UMKM diterapkan secepatnya oleh Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Penerapan PP akan membantu pemerintah mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen.
"Kalau bisa 2025 ini selesai. Nggak perlu menunggu 2 tahun, terlalu lama, Pak, sehingga kita bisa membantu target pemerintah mewujudkan pertumbuhan ekonomi 8 persen ini bisa tercapai," kata Andre Rosiade saat rapat dengar pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI dengan jajaran direksi Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) di gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (13/11/2024).
Politisi Partai Gerindra asal Sumatera Barat (Sumbar) meminta Himbara segera menyosialisasi petunjuk dan penerapan PP 47/2024 itu.
"Harapan saya Himbara tidak lama-lama mengeksekusi ini. Diumumkan saja mekanismenya seperti apa, siapa yang berhak, caranya seperti apa, supaya masyarakat tidak menunggu lama-lama," tutur Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPR RI ini.
Andre berharap PP 47/2024 ini dapat meringankan beban rakyat. Kebijakan ini adalah solusi bagi UMKM yang terlilit utang karena kredit macet.
"Kita berharap tentu ini bisa menjadi formulasi yang baik bagi masyarakat karena pemerintahan Presiden Prabowo bisa meringankan beban rakyat. Bukan hanya menghapus tagihan utang, tapi bagaimana mereka yang masuk BI checking bisa kembali memulai usaha mereka dan didukung oleh sektor perbankan," kata Sekretaris Fraksi Gerindra MPR RI.
Menurut Andre, pemerintah khususnya perbankan berkewajiban membantu masyarakat yang selama ini memanfaatkan kredit usaha rakyat (KUR). Mereka harus dibantu keluar dari permasalahan. Jangan sampai perbankan hanya pasang badang membantu para konglomerat yang selama ini jadi kreditur macet.
"Karena rata-rata, Pak, yang kredit KUR itu jauh lebih terhormat, lebih komitmen dari para konglomerat yang suka ngemplang yang bapak sambut di ruangan bapak, gitu lho. Faktanya begitu kan, bahwa KUR ini jauh lebih tertib bayar utangnya, daripada konglomerat-konglomerat ya mungkin bertemu dengan pihak bank di lounge, di hotel berbintang, di kantor bapak. Ini yang kita harus diberikan kesempatan mereka," tutup ketua DPD Gerindra Sumbar ini.
Simak juga video Google Prediksi Ekonomi Digital RI Capai USD 90 M Tahun Ini
[Gambas Video 20detik]
