Kemendagri Akan Bahas di Internal soal Bansos di Masa Kampanye
JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Bima Arya, mengaku akan membahas soal polemik distribusi bantuan sosial (bansos) pada masa kampanye Pilkada 2024.
Hal ini ia lontarkan merespons pernyatan anggota-anggota Komisi II DPR yang melaporkan sejumlah isu terkait bansos yang dikhawatirkan disalahgunakan di sejumlah daerah untuk kepentingan elektoral.
"Kami sudah menangkap dengan baik pesannya supaya bansos ini tidak disalahgunakan. Kami akan langsung lakukan pembahasan begitu ya," ujar Bima kepada wartawan, seusai rapat kerja dengan Komisi II DPR, Senin (11/11/2024).
Eks wali kota Bogor itu mengakui, pihaknya setuju dengan esensi dan substansi pembahasan soal bansos yang dilontarkan para anggota Komisi II dalam rapat tadi.
Ia menegaskan, pihaknya akan segera melakukan tindak lanjut atas itu demi integritas pilkada itu sendiri.
"Jangan sampai di lapangan itu terjadi kontroversi yang kemudian menimbulkan polemik hukum dan legitimasi dari hasil pilkada sendiri," kata Bima Arya.
Sebelumnya, dalam rapat tersebut, anggota Komisi II DPR RI fraksi PDI-P, Deddy Sitorus, sempat melontarkan usul supaya penyaluran bansos dihentikan sementara jelang pilkada.
Deddy menyinggung sejumlah wilayah, seperti Tasikmalaya, Majalengka, dan Kota Tasik, dan meminta atensi khusus terhadap Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat.
Ia berpendapat, penyaluran bansos perlu dihentikan sementara agar kontestasi Pilkada 2024 berlangsung secara jujur dan adil serta tak ada pihak hang diuntungkan atau dirugikan, termasuk PDI-P.
"Supaya semua yang bertarung equal, Pak," ujar Deddy.
