Kemendagri Perintahkan Gubernur Papua Selatan Dialog dengan Masyarakat soal Food Estate
JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk telah menginstruksikan Gubernur Papua Selatan untuk melakukan dialog dengan masyarakat yang menolak proyek strategis nasional (PSN) food estate di Merauke.
"Ini kami sudah perintahkan Pak Gubernur yang ada di Papua Selatan untuk memediasi antara masyarakat yang merasa dirugikan dengan pemerintah," ujar Ribka saat ditemui di Ritz Carlton, Jakarta, Jumat (20/12/2024).
Ribka menjelaskan bahwa pemerintah dan masyarakat setempat telah melakukan mediasi untuk mendapatkan persetujuan terhadap proyek ketahanan pangan tersebut.
Dialog antara masyarakat dan pemerintah sudah dilakukan dan mendapat sambutan positif dari warga lokal.
"Proses ini kan sudah berjalan. Itu juga toh kebaikannya untuk masyarakat juga kan begitu," tuturnya.
Ribka mengakui bahwa ada masyarakat yang akan terdampak oleh proyek food estate, terutama terkait hak ulayat dan tanah adat.
Namun, dia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan berdiam diri.
Dialog akan terus dilakukan agar masyarakat memahami dampak positif dari proyek tersebut.
"Puas tidak puas pasti berlanjut seperti itu. Tapi pengerjaannya sudah berjalan dan juga ada keterlibatan masyarakat adat di sana," kata dia.
Sebelumnya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan bahwa proyek food estate berpotensi menghilangkan hak tanah warga setempat.
Oleh karena itu, Komnas HAM meminta adanya dialog yang lebih mendalam antara pemerintah dan masyarakat dalam pengembangan lumbung pangan seluas 2 juta hektar itu.
Pemerintah telah menyosialisasikan proyek lumbung pangan nasional di Merauke.
Komandan Satgas BKO Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani, mengunjungi masyarakat Kampung Wogikel dan Kampung Wanam, Distrik Wanam, Merauke pada Kamis (12/9/2024).
Di hadapan warga, Ahmad Rizal menegaskan bahwa program 1 juta hektar sawah ini adalah program strategis nasional.
"Pembangunan 1 juta hektar sawah di Merauke adalah program strategis nasional dan bukan merupakan investasi atau proyek swasta karena semua dibiayai dan dikerjakan atas nama negara," kata Ahmad Rizal, dilansir dari Antara.
