Kenaikan PPN dan Mobilitas Pariwisata
Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berdampak kompleks pada sektor pariwisata, mencakup dimensi ekonomi, sosial, dan regulasi. Kebijakan fiskal ini dapat meningkatkan biaya perjalanan, mempengaruhi daya beli masyarakat, serta mengubah preferensi wisatawan domestik dan internasional. Secara ekonomi, kenaikan PPN dapat menurunkan daya saing sektor pariwisata Indonesia, terutama jika dibandingkan dengan negara tetangga yang menerapkan tarif pajak lebih rendah. Secara sosial, perubahan ini dapat mempengaruhi pola perjalanan wisatawan, termasuk pemilihan destinasi dan durasi perjalanan, yang pada gilirannya berpengaruh pada komunitas lokal yang bergantung pada sektor ini.
Dengan tujuan mengembangkan sektor pariwisata, penting untuk memahami bagaimana penyesuaian PPN mempengaruhi mobilitas dan permintaan pariwisata. Analisis berbasis data dan studi empiris dapat memberikan wawasan tentang dampaknya, seperti perubahan jumlah wisatawan, pendapatan daerah dari pariwisata, dan keberlanjutan usaha kecil menengah. Artikel ini bertujuan mengeksplorasi dampak kebijakan PPN terhadap mobilitas pariwisata dan menawarkan rekomendasi untuk mengelola dampak ini secara efektif.
Mengubah Harga Layanan Kenaikan PPN berpotensi mengubah struktur harga layanan pariwisata, yang pada gilirannya mempengaruhi mobilitas wisatawan. Studi di Kenya pada 2020 menunjukkan korelasi positif antara kenaikan PPN dan peningkatan harga transportasi, yang mempengaruhi seluruh rantai nilai pariwisata (Mwangi, 2020). Di Indonesia, di mana transportasi merupakan elemen penting dalam pengalaman wisata, penyesuaian PPN dapat menghambat mobilitas wisatawan domestik dan internasional.
Sebaliknya, studi di Inggris menunjukkan bahwa pengurangan harga layanan pariwisata sebesar 10% dapat meningkatkan permintaan hingga 12,8%, menegaskan sensitivitas sektor ini terhadap perubahan harga. Temuan ini relevan bagi Indonesia, di mana sektor pariwisata berkontribusi signifikan terhadap perekonomian. Oleh karena itu, kebijakan fiskal, termasuk kenaikan PPN, perlu dirancang hati-hati untuk meminimalkan dampak negatif terhadap permintaan pariwisata. Pemerintah dan pemangku kepentingan harus mempertimbangkan strategi mitigasi, seperti insentif pajak atau subsidi sektor tertentu, guna menjaga daya tarik destinasi wisata Indonesia.
Pengenaan tarif PPN yang lebih tinggi juga memerlukan evaluasi ulang terhadap strategi pemasaran pariwisata dan manajemen destinasi. Untuk itu, inovasi dalam manajemen destinasi menjadi kunci, seperti penerapan "manajemen destinasi pintar" yang memanfaatkan teknologi digital (Sucipta et al., 2019). Jika kenaikan PPN menekan mobilitas wisatawan, pengelola destinasi perlu mengadopsi strategi inovatif untuk mempertahankan daya tarik destinasi, misalnya dengan menawarkan pengalaman wisata unik atau meningkatkan infrastruktur digital.
Mempengaruhi Pilihan Destinasi Persepsi wisatawan terhadap PPN mempengaruhi keputusan perjalanan mereka. Penelitian di Tanzania pada 2024 menunjukkan bahwa sebagian besar responden merasa PPN pada layanan pariwisata terlalu tinggi, yang berdampak pada partisipasi mereka dalam aktivitas pariwisata (Nyimbi, 2024). Sentimen serupa mungkin juga muncul di Indonesia, di mana persepsi terhadap nilai uang mempengaruhi pilihan destinasi. Jika wisatawan merasa bahwa kenaikan PPN membuat harga layanan tidak sebanding dengan manfaatnya, mereka mungkin memilih destinasi lain dengan tarif pajak lebih rendah, melemahkan daya saing Indonesia di pasar global.
Interaksi antara PPN dan mobilitas pariwisata juga mempengaruhi ekonomi Indonesia. Sektor pariwisata merupakan pilar penting perekonomian, berkontribusi besar terhadap PDB dan menyediakan banyak lapangan kerja (Simatupang, 2018). Penurunan mobilitas wisatawan akibat kenaikan PPN dapat mengurangi pengeluaran ekonomi lokal, berdampak negatif pada bisnis yang bergantung pada sektor ini (Haryana, 2020; Zarkasyi et al., 2021). Oleh karena itu, kebijakan fiskal seperti penyesuaian PPN harus mempertimbangkan dampak ekonominya secara menyeluruh.
Di sisi lain, teknologi dapat membantu mengurangi dampak kenaikan PPN. Inovasi seperti aplikasi seluler dan platform digital telah mengubah cara wisatawan merencanakan dan berinteraksi dengan destinasi (Yordan et al., 2022; Simanjuntak, 2020). Teknologi ini memungkinkan wisatawan mengakses informasi real-time tentang harga, transportasi, atau promosi, yang dapat mengimbangi sebagian dampak negatif dari tarif PPN yang lebih tinggi. Oleh karena itu, adopsi inovasi teknologi oleh pemangku kepentingan pariwisata sangat penting untuk menjaga daya tarik destinasi Indonesia.
Memitigasi Dampak Negatif Dampak peningkatan PPN terhadap mobilitas pariwisata merupakan isu kompleks yang membutuhkan pemahaman mendalam tentang faktor ekonomi, sosial, dan teknologi. Selain kenaikan PPN dapat meningkatkan biaya bagi wisatawan dan berpotensi mengurangi mobilitas, implikasi yang lebih luas bagi sektor pariwisata dan ekonomi nasional juga perlu dipertimbangkan. Pembuat kebijakan harus menemukan keseimbangan antara menghasilkan pendapatan melalui PPN dan menjaga daya tarik Indonesia sebagai destinasi wisata.
Untuk memitigasi dampak negatif kenaikan PPN, pemerintah dan pemangku kepentingan pariwisata dapat mempertimbangkan langkah-langkah strategis. Pertama, memberikan subsidi atau insentif pajak kepada pelaku usaha pariwisata kecil dan menengah agar mereka dapat menawarkan harga lebih kompetitif. Kedua, mengembangkan paket wisata yang menawarkan pengalaman unik dan berkualitas tinggi untuk memastikan wisatawan merasa biaya yang dikeluarkan sebanding dengan manfaat yang diperoleh. Selain itu, diversifikasi pasar perlu dilakukan dengan meningkatkan promosi kepada wisatawan dengan daya beli lebih tinggi, seperti wisatawan mancanegara. Langkah-langkah ini diharapkan dapat menjaga daya saing Indonesia sebagai destinasi wisata global dan mendukung keberlanjutan sektor pariwisata meskipun terjadi perubahan kebijakan fiskal.
Inayah Hidayati peneliti mobilitas penduduk di Pusat Riset Kependudukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
Simak juga video PPN 12 Persen Hanya untuk Barang Mewah, Ini Respons Masyarakat
[Gambas Video 20detik]
