Kesiapan Infrastruktur IKN Jelang Kepindahan Presiden Prabowo ke IKN 2028
SEMARANG, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto direncanakan akan mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada tahun 2028.
Rencana ini memunculkan pertanyaan mengenai kesiapan infrastruktur di wilayah baru tersebut.
Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo menjelaskan bahwa saat ini fungsi IKN sepenuhnya berada di bawah kendali Otoritas IKN.
"Fungsi IKN sudah dilimpahkan ke otorita. Kami hanya menyelesaikan apa yang sebelumnya menjadi tugas Kementerian PUPR, setelah itu dilimpahkan," ungkap Dody usai peresmian Fly Over Madukoro Semarang pada Selasa (11/12/2024).
Salah satu tantangan utama yang menjadi perhatian adalah ketersediaan air bersih di IKN.
Namun, Dody menegaskan bahwa masalah ini telah ditangani dengan baik.
"Air sudah oke, enggak ada masalah. Kalau ada kekurangan, kami pastikan itu segera diselesaikan," ujarnya dengan optimis.
Mengenai target penyelesaian infrastruktur di IKN, Dody menyebutkan bahwa batas waktu maksimal penggunaan wilayah tersebut adalah tahun 2029.
Ia menambahkan bahwa sebagian besar proyek sudah berjalan sesuai jadwal untuk mendukung rencana kepindahan pada tahun 2028.
"Target penggunaan paling lambat 2029. Kami fokus menyelesaikan bagian kami, yaitu infrastruktur," tambahnya.
Ketika ditanya apakah Presiden Prabowo benar-benar akan berkantor di IKN pada tahun 2028, Dody enggan berspekulasi.
"Menteri hanya bertugas memastikan infrastruktur siap. Soal Presiden mau berkantor di Jakarta, Bogor, atau IKN, itu tergantung keputusan beliau. Silakan tanya langsung ke Pak Presiden," ucapnya.
Dody juga menekankan peran kementeriannya dalam proyek besar ini, dengan menyatakan bahwa tugas mereka adalah mendukung keputusan kepala negara.
"Menteri itu babunya Presiden. Kami hanya menjalankan tugas. Ke mana pun Presiden memutuskan, kami harus siap," kata Dody.
