Ketika Jokowi Kembali Dirumorkan Bergabung dengan Partai Golkar...
JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Bahlil Lahadalia akan mengumumkan struktur kepengurusan partainya Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Jakarta pada Kamis (7/11/2024) sore ini.
Nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) santer disebutkan bakal diumumkan karena bergabung dengan Partai Golkar.
Apalagi, politikus Partai Golkar Dave Laksono memberi sinyal kemungkinan ada kader baru yang akan bergabung ke Golkar.
Namun, Dave enggan membeberkan siapa kader baru itu. Ia memberi sinyal bahwa sosok itu akan memberi kejutan ke publik.
"Kita lihat nanti siapa. Yang pasti akan ada hal-hal yang mengejutkan," ujar Dave, Kamis.
Namun, dalam pertanyaan terbarunya, Bahlil membantah isu bahwa Jokowi bakal bergabung dengan Partai Golkar.
"Enggak. Siapa sih dapat informasi? di mana sih?” kata Bahlil saat ditemui di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor, Jawa Barat, Kamis.
“Nanti lihat saja pada saat saya umumkan nanti, sebentar (lagi) jam 5 sore,” kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu melanjutkan.
Hanya saja, Bahlil menyatakan bahwa akan ada kejutan yang disampaikan dalam pengumuman pengurus Partai Golkar.
“Kejutannya saya membuat pengurus baru. Sekarang ini kan pengurusnya kan baru sembilan orang. Nanti sebentar (lagi) DPP Partai Golkar akan mengumumkan pengurus lengkapnya,” ujarnya.
“Yang saya tahu enggak ada (nama Jokowi dan Gibran). Nanti, sebentar saya akan umumkan secara resmi,” kata Bahlil lagi.
Munculnya nama Jokowi menjadi kader Partai Golkar bukan terjadi kali ini saja. Mantan Wali Kota Solo itu sempat dirumorkan bakal menjadi kandidat ketua umum partai berlambang pohon beringin itu saat Airlangga Hartarto secara tiba-tiba mengundurkan diri pada 10 Agustus 2024.
Tak hanya Jokowi, putra sulungnya yang menjadi Wakil Presiden RI terpilih Gibran Rakabuming Raka juga sempat dirumorkan serupa.
Namun akhirnya, Bahlil Lahadalia yang secara aklamasi terpilih menjadi Ketua Umum Partai Golkar dalam Musyawarah Nasional (Munas) XI Partai Golkar yang digelar 20-21 Agustus 2024.
Setelah Bahlil terpilih menjadi Ketua Umum Golkar, rumor yang berkembang bergeser. Jokowi diisukan bakal menjadi Ketua Dewan Pembina Partai Golkar.
Apalagi, Bahlil selaku ketua umum disebut memliki kewenangan untuk menentukan siapa saja yang mengisi posisi dewan pembina hingga dewan kehormatan dalam Partai Golkar.
Namun, Bahlil membantah rumor yang berkembang tersebut. Dia bahkan menegaskan bahwa Jokowi tidak mau menjadi Ketua Dewan Pembina Partai Golkar.
“Jadi, enggak ada sampai urusan Pak Presiden Jokowi mau jadi ketua dewan pembina itu, sampai dengan hari ini enggak ada. Saya berdiskusi kok, engga ada. Jadi, enggak benar itu pikiran itu," kata Bahlil dalam konferensi pers di JCC, Jakarta pada 21 Agustus 2024.
Di sisi lain, Bahlil juga tidak menolak jika memang asumsi soal isu Jokowi menjadi ketua dewan pembina di Golkar nantinya benar terjadi.
"Mudah-mudahan aja orang itu kalau ngomong kalau doanya diijabah oleh Allah, jangan nyalahin saya loh,” ujar Bahlil.
"Bukan kita nggak mau, kalau doanya begini terus, diijabah oleh Allah kalau terjadi, ah, paten barang itu kan. Jadi, enggak ada itu ya,” katanya lagi.
Sementara itu, Presiden Jokowi menyebut bahwa dirinya tidak cawe-cawe terkait kepengurusan atau internal Partai Golkar.
Oleh karena itu, dia meminta agar soal pengunduran diri Airlangga sebagai ketua umum Partai Golkar ditanyakan langsung kepada Golkar.
"Urusan Pak Airlangga itu urusan internal partai. Di partai itu ada proses, ada mekanisme. Silahkan ditanyakan kepada Golkar, kepada Pak Airlangga," ujar Jokowi saat memberikan keterangan pers di training center PSSI yang berada di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur pada Selasa (13/8/2024), sebagaimana dilansir siaran YouTube Kompas TV.
"Di sini juga ada (kader) Golkar, Pak Dito (Dito Ariotedjo). Tanyakan. Jangan saya (disebut) mencampuri urusan internal partai,” katanya melanjutkan.
Saat ditanya lebih lanjut apakah artinya Presiden tidak cawe-cawe internal Golkar, Jokowi menjawab tidak.
"Tidak ada," ujar Jokowi menegaskan.
