Ketika Spanduk Serang Megawati Muncul di Bogor Jelang Kongres PDIP...
JAKARTA, KOMPAS.com - Sebuah spanduk berukuran sekitar 3x3 meter dengan latar belakang hitam muncul di dinding pinggir Tol Bogor Outer Ring Road (BORR), pada Rabu (18/12/2024).
Spanduk tersebut menampilkan gambar Ketua Umum PDI-Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, yang disertai tulisan ‘Megawati Ketum Ilegal’.
Dalam gambar tersebut, wajah Megawati tampak menunjukkan raut muka sedih.
Selain itu, spanduk tersebut menyampaikan tuduhan bahwa Megawati melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Pasal 70 Ayat 1, yang menyatakan bahwa kongres merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam partai.
Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Bogor Dadang Iskandar Danubrata menegaskan bahwa pihaknya tetap solid mendukung kepemimpinan Megawati dan tidak akan terpengaruh oleh provokasi semacam ini.
“Seluruh pengurus partai dan kader PDI Perjuangan Kota Bogor menolak provokasi yang berniat mengadu domba dan merusak PDI Perjuangan. PDIP Kota Bogor tetap solid dan fatsun kepada Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Hj. Megawati Soekarnoputri. Merdeka!” ungkap Dadang saat dihubungi Kompas.com, Kamis (19/12/2024).
Dadang juga menyatakan bahwa spanduk tersebut dipasang secara ilegal dan bukan oleh kader partai.
“Pemasangan secara ilegal bukan resmi. Itu usaha yang dilakukan orang pengecut yang berniat mengganggu kongres partai 2025 dan mengadu domba internal,” kata Dadang.
Ia menambahkan bahwa spanduk tersebut segera dicopot oleh DPC PDIP Bogor, dan menduga bahwa pemasangannya dilakukan pada malam hari.
Pihaknya pun telah melaporkan pemasangan spanduk ilegal ini ke aparat keamanan.
“Mudah-mudahan tidak ada lagi, karena semua kader saya instruksikan supaya mengawasi wilayahnya. Saya sarankan jangan coba-coba lagi berani pasang itu (spanduk) di Kota Bogor," kata Dadang.
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri telah mengeluarkan instruksi agar seluruh kader siaga satu dalam menghadapi upaya pihak luar yang berusaha mengacak-acak internal partai.
Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menjelaskan bahwa instruksi itu disampaikan setelah pengurus partai mengendus adanya serangan menjelang kongres 2025.
“Diserukan kepada seluruh jajaran partai agar bersiap siaga untuk melawan berbagai bentuk upaya untuk menyerang PDI Perjuangan. Dalam bahasa Ibu Megawati, mengaut-autkan, kira-kira seperti itu,” ujar Deddy dalam konferensi pers pada Kamis (19/12/2024).
Deddy juga mengungkapkan bahwa isu-isu yang menyudutkan PDIP di bawah kepemimpinan Megawati muncul melalui pemasangan spanduk di sejumlah titik di Jakarta.
“Kami melihat bahwa bertebaran spanduk ini dan kemudian adanya beberapa indikasi pengerahan buzzer-buzzer dan informasi-informasi sesat tentang PDI Perjuangan,” kata Deddy.
Ketika ditanya lebih lanjut, Ketua DPP PDI-P Ronny Talapessy menambahkan bahwa kondisi ini menciptakan situasi siaga satu di internal partai untuk merespons upaya yang dianggap mengancam PDI Perjuangan.
“Dengan beredarnya baliho dan spanduk yang sifatnya menghasut telah menciptakan kondisi siaga-1 di internal PDI Perjuangan untuk memberikan reaksi terhadap adanya upaya ‘mengawut-awut’ PDI Perjuangan menjelang Kongres PDI Perjuangan sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibu Megawati Soekarnoputri,” katanya.
Pengamat politik dari UIN Jakarta, Ahmad Bakit Ihsan, menilai bahwa kemunculan spanduk ilegal yang menyerang Megawati bisa jadi simbol kekecewaan dari sejumlah pihak setelah partai memecat kader-kader yang dianggap tidak loyal.
“Banyak makna yang bisa ditangkap di balik pemasangan spanduk bernada gugatan terhadap Megawati. Satu, adanya kekecewaan terhadap pemecatan kader-kader PDIP yang dianggap tidak loyal,” kata Ahmad saat dihubungi Kompas.com pada Jumat (20/12/2024).
Ahmad juga melihat bahwa Megawati sebagai tokoh sentral PDIP menjadi target manuver pihak-pihak tertentu, terutama menjelang kongres yang akan datang.
“PDIP di tingkat pusat di bawah kendali Megawati masih mengambil jarak dengan pemerintah, sehingga beragam gerakan dilakukan oleh yang berkepentingan untuk menggoyang Megawati,” imbuhnya.
Dia mengatakan, keberadaan PDIP sebagai partai yang menguasai lembaga eksekutif dan legislatif selama dua periode terakhir, masih dinilai sebagai tantangan bahkan ancaman oleh partai lain.
Ahmad menilai, ada pihak-pihak yang ingin mengucilkan atau mengkanalisasi PDI-P dari konstelasi politik Indonesia. Dan, upaya ini dinilai cukup berhasil setelah melihat hasil Pemilu.
“PDIP yang berhasil menguasai eksekutif dan legislatif selama dua periode merupakan tantangan bagi partai lainnya, sehingga perlu "dikanalisasi" dan berhasil. PDIP periode sekarang hanya menang di legislatif dan itu pun dibuat sendirian,” kata Ahmad.
Ia menganggap spanduk tersebut sebagai bagian dari kompetisi politik antar elite yang berusaha meraih kekuasaan di luar mekanisme prosedural.
“Ya, ini bagian dari dinamika kompetisi politik antar elite yang berusaha meraih kekuasaan melampaui mekanisme prosedural,” tutup Ahmad.
