Ketua DPD Usul Program MBG Pakai Zakat, Muhammadiyah Ingatkan soal Mustahik
Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah merespons Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin yang mengusulkan penggunaan dana zakat untuk biaya makan bergizi gratis (MBG). PP Muhammadiyah menilai usul tersebut harus dibicarakan dengan berbagai pihak yang berkaitan mengurus zakat.
"Sebaiknya dibicarakan dengan Badan Amil Zakat Nasional. Kemudian, lembaga-lembaga zakat yang dikelola oleh ormas. Prinsip dasarnya kalau untuk bangsa sebenarnya nggak masalah. Tapi manajemennya, kemudian juga capaiannya yang harus dibicarakan," kata Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nashir kepada wartawan di Jakarta Pusat, Rabu (15/1/2025).
Haedar menjelaskan, pembicaraan perlu dilakukan lantaran tiap badan amil memiliki pertanggungjawaban atas dana zakat yang merupakan dana umat. Dia menyebutkan usulan penggunaan dana zakat ini buka hanya persoalan gagasan.
"Karena kan Badan Amil Zakat punya regulasi sendiri untuk dana yang digunakan, karena menyangkut pertanggungjawaban dana umat. Jadi soal seperti itu tidak cukup dengan gagasan, tapi dibicarakan lewat berbagai pihak yang terkait. Nah itu yang harus dibicarakan," jelas Haedar Nashir.
Selain itu, hal lain yang menurut dia mesti dibicarakan adalah menyangkut golongan penerima zakat atau mustahik. Dia mengatakan pembicaraan berkaitan dengan golongan penerima zakat masuk ke ranah syariat.
"Nah, itu (golongan penerima) yang harus dibicarakan. Apakah ormas-ormas Islam yang punya Lazis MUI dan semua bisa bersepakat bahwa itu bagian dari 8 asnaf (golongan). Ini yang harus dibicarakan karena ada dimensi syariahnya. Bahkan untuk yang lain kan ada dimensi birokrasinya. Jadi dibicarakan aja dulu setiap gagasan jangan langsung iya atau tidak," ungkap Haedar.
"Bicarakan kalau memang tidak memenuhi asnaf, ya bukan berarti lalu umat Islam tidak setuju. Cuman karena ada dimensi syariah yang memang tidak ke situ. Tapi opsi lain kan bisa dibuka," imbuhnya.
Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin mendorong pendanaan yang melibatkan masyarakat dalam melaksanakan program makan bergizi gratis (MBG). Sultan mengusulkan pendanaan menggunakan zakat untuk membiayai makan bergizi gratis.
"Saya melihat begini, memang negara pasti di bawah Pak Prabowo Mas Gibran, ini betul-betul ingin, ya, ingin program makan bergizi gratis ini maksimal. Hanya saja, kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tidak, tentu tidak akan semua dipakai untuk makan gizi gratis," kata Sultan kepada wartawan di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1).
Sultan menilai keterlibatan masyarakat dalam program ini perlu dimanfaatkan. Dia mencontohkan dana zakat yang turut dilibatkan dalam pembiayaan makan gratis.
"Saya sih melihat ada DNA dari negara kita, DNA dari masyarakat Indonesia itu kan dermawan, gotong royong. Nah, kenapa nggak ini justru kita manfaatkan juga," katanya.
"Contoh, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan bergizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir kenapa nggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana, itu salah satu contoh," lanjutnya.
