Ketua F-PKB MPR Minta Proyek Bandara Bali Utara Prioritaskan Pekerja Lokal

Ketua F-PKB MPR Minta Proyek Bandara Bali Utara Prioritaskan Pekerja Lokal

Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa MPR (F-PKB MPR) RI Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz meminta pemerintah daerah dan PT. Bandara Internasional Bali Utara (BIBU) memprioritaskan pekerja lokal untuk proyek pembangunan Bandara Internasional Bali Utara (BIBU). Menurutnya warga setempat harus menjadi prioritas dalam mengisi lapangan pekerjaan saat proyek tersebut dimulai.

"Pembangunan Bandara Internasional Bali Utara (BIBU) ini akan membuka 200.000 lebih lapangan kerja baru, karena itu warga sekitar harus menjadi prioritas mengisi lapangan kerja itu," ujarnya dalam keterangannya, Jumat (13/12/2024).

Angka 200.000 lebih lapangan kerja baru dari dampak pembangunan bandara ini diungkap Direktur Utama PT. BIBU Panji Sakti, Erwanto Sad Adiatmoko Hariwibowo beberapa waktu lalu.

Anggota Komisi IX DPR RI yang membidangi ketenagakerjaan ini meyakini pembangunan BIBU akan membawa manfaat besar bagi masyarakat Bali, dan diharapkan dapat menyeimbangan perekonomian Bali yang selama ini lebih terkonsentrasi di kawasan Selatan.

"Saya yakin pembukaan Bandara Internasional ini akan membuat Bali Utara menjadi pusat ekonomi baru, apalagi posisi bandara ini sangat strategis," jelasnya.

Wakil Sekjen DPP PKB ini mengatakan dirinya sudah sejak lama menyuarakan terkait proyek BIBU, bahkan saat masih menjadi Anggota Komisi V DPR RI periode 2019-2024 yang membidangi masalah perhubungan. Neng Eem bahkan sempat beberapa kali berkunjung ke lokasi rencana proyek BIBU.

Seperti diketahui, proyek pembangunan BIBU ini akan segera terealisasi menyusu adanya Memorandum of Understanding (MoU) yang telah ditandatangani antara PT. Bandara Internasional Bali Utara (BIBU) dengan ChangYe Construction Group.

Dari kerja sama itu, PT BIBU mendapatkan investasi US$ 3 miliar atau sekitar Rp 50 triliun dari perusahaan konstruksi asal China untuk membangun Bandara Internasional Bali Utara. Penandatangan kerjasama tersebut dilakukan di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Beijing, China, pada tanggal 8 November 2024 lalu.

Sumber