Ketua Komisi X Terbuka jika Ujian Nasional Ingin Dikembalikan
JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian terbuka apabila Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti ingin mengembalikan pelaksanaan Ujian Nasional (UN) bagi anak-anak sekolah.
"Iya, pasti kita selalu terbuka ya kepada perubahan apakah namanya juga UN atau apa," kata Hetifah di Komisi X DPR RI, Jakarta, Selasa (29/10/2024).
Hetifah menilai sebenarnya Indonesia memang perlu data yang bisa dimanfaatkan secara nasional untuk bisa membandingkan kondisi pendidikan dari satu daerah dengan daerah lain.
Menurutnya, jika UN akan diadakan lagi harus dipertimbangkan tujuannya untuk menjadi penentu kelulusan atau UN sebagai data dan informasi bagaimana peta kondisi pendidikan kita secara nasional menyeluruh.
Namun, Hetifah mengingatkan jangan sampai anak-anak sekolah menjadi stres.
"Jadi tidak menakuti anak gitu. Kalau dulu kan, UN itu pertama tadi, yang membuat anak jadi stres. Kedua banyak kecurangan juga dalam UN, kebocoran-kebocoran inget nggak," ujarnya.
Adapun saat ini UN sudah resmi dihapuskan pada masa kepemimpinan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti sebelumnya akan mempertimbangkan semua kebijakan yang dibuat dengan seksama dan hati-hati. Termasuk, kata dia, perlu atau tidaknya diadakan Ujian Nasional (UN).
"Jadi soal Ujian Nasional, soal zonasi, apalagi ya yang sekarang masih menjadi perdebatan. Nanti kami lihat semuanya secara sangat seksama dan kami akan sangat berhati-hati," kata Mu’ti di Kantor Kemendikbud Ristek, Jakarta Selatan, Senin (21/10/2024).
Selain itu, Mu’ti juga akan mengkaji pelaksanaan Kurikulum Merdeka yang baru saja diterapkan pada akhir Maret 2024.
Mu’ti menegaskan, pihaknya tidak akan terburu-buru untuk dalam mengambil kebijakan terutama beberapa hal yang saat ini menjadi polemik di masyarakat salah satunya soal UN dan Kurikulum Merdeka.
"Jadi kami ingin agar kebijakan Kementerian Pendidikan dan Menengah adalah kebijakan yang memang sesuai dengan apa yang menjadi aspirasi masyarakat," ujarnya.
