Ketua Komnas HAM Bicara Demokrasi Mestinya Memberi Kesejahteraan Rakyat
Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro, berbicara soal hak asasi manusia di tengah turbulensi demokrasi. Atnike menyoroti permasalahan HAM di RI yang sebenarnya masih berkutat pada hak dasar seperti pekerjaan, tempat tinggal, hingga kebebasan dalam berpolitik.
Hal ini disampaikan oleh Atnike dalam acara diskusi publik Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) sekaligus peluncuran buku mantan Ketua Komnas HAM Abdul Hakim Garuda Nusantara, di Auditorium RRI, Jakarta Pusat, Kamis (19/12/2024).
Atnike mulanya ditanyai terkait hak asasi manusia dalam turbulensi demokrasi.
"Kita menghadapi yang dinamakan turbulensi dalam demokrasi yang salah satunya adalah dari kekurangan dalam kita menyelesaikan persoalan-persoalan HAM di masa lalu," kata Atnike dalam pemaparannya.
Atnike menyebutkan sebenarnya masih ada persoalan dasar masyarakat yang belum tuntas meski perubahan dari zaman otoriter ke reformasi sudah terjadi. Ia mengatakan hal pokok seperti kesejahteraan masyarakat faktanya belum bisa dituntaskan oleh pemerintah yang akhirnya memunculkan masalah baru di masa depan.
"Persoalan-persoalan HAM itu masih berkutat pada persoalan-persoalan mendasar mengenai kebebasan politik, penegakan hukum, hak-hak sosial budaya yang sangat dasar seperti hak atas tanah, hak atas perumahan, pekerjaan, dan sebagainya," kata Atnike.
"Kira berpikir persoalan-persoalan hak asasi sudah semakin kontemporer ya, seperti persoalan artificial intelligence (AI) yang betul adalah ancaman. Tetapi, kita lupa persoalan-persoalan yang 20 tahun lalu dikerjakan oleh Pak Hakim bersama teman-teman itu ternyata nggak pernah selesai-selesai," tambahnya.
Atnike mencontohkan warga di sekitar Stasiun Manggarai yang tak sedikit masih hidup di lingkaran kemiskinan, padahal pembangunan di sana sudah demikian maju. Ia menyebut pembicaraan terkait HAM terlalu jauh padahal ada hal mendasar yang hingga kini belum tersentuh oleh pemangku kebijakan.
"Kita berbicara persoalan judi online, AI, oligarki. Ada persoalan-persoalan hak asasi yang demikian mendasar yang tidak tersentuh, bahkan mungkin tidak disadari oleh politisi-politisi yang berbicara mengenai demokrasi, kebebasan, dan sebagainya," ujar Atnike.
"Menurut saya, itulah yang memperlihatkan turbulensi yang menyebabkan kita tidak mampu lagi melihat persoalan-persoalan yang sesungguhnya sejak dulu ada dan masih terjadi, bahkan makin dilupakan," sambungnya.
Ia menyinggung soal Proyek Strategis Nasional (PSN) yang didorong pemerintah, padahal masih ada warga yang hari-harinya bergantung belas kasihan orang lain. Atnike memaknai demokrasi semestinya bisa memberikan kesejahteraan dan keadilan bagi warganya.
"Kita bicara mengenai PSN (program strategis nasional) tapi ada orang yang hidupnya dari hari ke hari menunggu belas kasihan. Demokrasi itu bisa dilihat apakah dia betul-betul memberikan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakatnya," imbuhnya.
Simak juga video Mahfud Ungkap Strategi Offensive-Defensive Demi Kesejahteraan Rakyat
[Gambas Video 20detik]
