Ketua KPK Singgung Menteri yang Minta Tambahan Anggaran
JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango menyinggung pernyataan seorang menteri koordinator (menko) yang mengeluhkan anggaran Rp 9 miliar hingga menteri yang meminta tambahan anggaran Rp 20 triliun.
Pernyataan itu Nawawi sampaikam ketika menjadi narasumber dalam seminar peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) yang digelar Mahkamah Agung (MA).
"Barusan ini ada seorang menko mengeluhkan katanya bisa apa saya dengan Rp 9 miliar ini dalam satu tahun bisa apa yang saya kerjakan gitu, kalau misalnya seharusnya tidak bisa bekerja dengan 9 miliar kenapa juga dibentuk kementerian lembaga dimaksud seperti itu," ujar Nawawi, Senin (9/12/2024).
Sementara itu, kata Nawawi, terdapat lembaga negara seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) san Komnas Perempuan yang hanya mendapatkan alokasi anggaran Rp 33 miliar per tahun.
Dalam rapat dengar pendapat di Komisi III DPR RI, mereka meminta anggarannya ditambah karena pada tahun berikutnya bisa "collapse" lantaran tak sanggup menggaji pegawai.
"Itu berkeluh kesah, Pak, katanya kalau tidak dinaikkan ini anggaran kami ini ini bisa-bisa pada bulan Juni tahun depan, kami enggak bisa bayar gaji pegawai itu. Tolonglah dipenuhi soal permintaan tambahan anggaran ini," ujar Nawawi.
Sementara permintaan Komnas HAM dan Komnas Perempuan tidak setujui DPR, kata Nawawi, ada menteri yang meminta tambahan anggaran hingga Rp 20 triliun.
Di lain pihak, ada menteri koordinator (menko) mengeluhkan keterbatasan anggarannya dan mempertanyakan apa yang bisa dilakukan dengan pagu Rp 9 miliar.
"Itu Komnas HAM dan Komnas Perempuan tetapi begitu ada menteri HAM yang diangkat mintanya bukan lagi itu tadi yang Rp 33 miliar saja minta ditambah tidak disetujui oleh DPR, ada menteri datang minta Rp 20 triliun untuk soal HAM, kadang-kadang kita agak unik," tutur Nawawi.
"Memang agak unik di dalam kaitannya dengan kebijakan ini bersinggungan langsung dengan kebijakan juga dari pemerintah mengenai soal ini," ucapnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra meminta tambahan Rp 325 miliar untuk kementeriannya.
Ia mengaku anggaran yang dimiliki oleh Kemenko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan saat ini masih minim.
"Diharapkan, total anggaran yang diusulkan itu sebesar Rp 325 miliar. Kami tidak bisa membayangkan apa yang bisa dilakukan bekerja satu tahun dengan dana Rp 9 miliar, mudah-mudahan dipahami,” ujar Yusril dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/12/2024).
