Ketua KPU Mengaku di-Whatsapp Mendagri: Apa Masih Perlu Pilkada di Papua?
JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Afifuddin mengaku berempati dengan kondisi beberapa daerah di Papua pasca pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2024.
Dia mengatakan, telah menerima pesan whatsapp dari Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian yang mempertanyakan apakah pilkada masih diperlukan di Papua jika kondisi terus memburuk dan menyebabkan konflik.
"Pagi tadi saya di-WA oleh Menteri Dalam Negeri menanggapi, ‘kalau begini situasinya kita harus pikirkan apakah masih perlu Pilkada di Papua’," kata Afif dalam rakor bersama KPUD provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia di Grand Mercure, Jakarta, Kamis (12/12/2024) malam.
Afif kemudian menghubungi semua Ketua KPUD kabupaten/kota di wilayah yang berkonflik di Papua, yang hingga saat ini juga selesai melakukan penghitungan suara.
"Hari ini enggak selesai tarik semua ke provinsi. Kami mengambil kebijakan untuk kabupaten/kota yang belum selesai (perhitungan suara), maksimal (harus selesai) 14 (Desember), untuk provinsi (maksimal) 16 (Desember)," imbuhnya.
Di Papua, beberapa wilayah seperti di Puncak Jaya dan Puncak ditarik ke Nabire.
Kemudian wilayah yang hendak ditarik ke pusat kota juga berada di Provinsi Papua Pegunungan, di Tolikara dan Lanny Jaya yang masih berkonflik.
"Lanny Jaya ini masih (seperti) perang bapak ibu sekalian. Ini saya kira tantangan kita semua," tandasnya.
