Ketua MK Pastikan Hakim dan Pegawai Akan Berintegritas Tangani Perkara Pilkada 2024
JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo menegaskan, seluruh hakim konstitusi dan pegawai MK akan berintegritas dalam menangani perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (PHPK) 2024.
Dia juga meminta agar awak media membantu memantau integritas hakim konstitusi dan para pegawai MK.
"Mestinya teman-teman wartawan bisa memberikan masukan MK secara kelembagaan kalau betul supaya kami bisa antisipasi. Kalau kita biarkan, kita diamkan seolah image itu menjadi sebuah kebenaran, padahal belum tentu benar. Kami jadi bisa mengambil sikap,” kata Suhartoyo dalam keterangan pers, Rabu (11/12/2024).
Suhartoyo juga menyampaikan bahwa sidang PHPK 2024 akan dilakukan setelah seluruh permohonan yang masuk diregistrasi untuk mendapatkan nomor perkara.
Menurut rencana, sidang akan dimulai seluruhnya pada Januari 2025.
Namun demikian, Suhartoyo mengatakan MK akan fleksibel dengan perkembangan situasi di lapangan.
Ia juga menjelaskan bahwa sidang tetap akan dilaksanakan oleh tiga panel Hakim Konstitusi.
“Sidang akan dibagi tiga panel, kecuali ada hal-hal yang krusial, akan ada sidang pleno, tapi itu hanya keadaan eksesional. Tapi kalau pengucapan putusan harus pleno,” kata Suhartoyo.
Hingga Rabu dini hari, MK menerima 240 permohonan PHP Kada yang terdiri dari 2 (dua) permohonan PHP Gubernur Tahun 2024; 194 permohonan PHP Bupati Tahun 2024; dan 44 permohonan PHP Wali Kota Tahun 2024.
