Kinerja Pj Kepala Daerah Disorot DPR, Mendagri: Per 3 Bulan Kami Evaluasi
JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan bahwa pihaknya rutin mengevaluasi kinerja para pejabat (pj) kepala daerah.
Hal itu disampaikan Tito sebagai respons atas pernyataan sejumlah anggota Komisi II DPR RI yang menyoroti kinerja pj kepala daerah selama bertugas memimpin suatu wilayah.
“Per 3 bulan kan kami dievaluasi, dan kalau ada laporan-laporan kami langsung panggil mereka. Kalau seandainya kita anggap evaluasinya buruk kan diganti. Sudah banyak diganti,” ujar Tito kepada wartawan di Gedung DPR RI, Kamis (31/10/2024).
Tito menegaskan bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) selalu memantau dan memberikan penilaian terhadap para pj kepala daerah.
Bahkan, kata Tito, terdapat key performance indicator (KPI) yang tercatat dan tersimpan di Inspektorat Jenderal Kemendagri.
“Itu ada indikatornya, ada angkanya nanti mereka. Ada Itu di inspektorat jenderal,” ucap dia.
Diberitakan sebelumnya, Komisi II DPR RI berencana memanggil semua penjabat (pj) kepala daerah secara bergilir untuk melaksanakan rapat evaluasi.
Hal ini dilakukan seiring dengan banyaknya sorotan terhadap kinerja para pj gubernur, pj bupati, dan Pj wali kota selama bertugas memimpin suatu wilayah.
“Dalam bidang pengawasan, Bapak Menteri dan Saudara Wakil Menteri kami akan melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap penjabat kepala daerah baik gubernur, bupati, dan wali kota,” ujar Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda dalam rapat kerja bersama Kemendagri, Kamis (31/10/2024).
Rifqi mengaku akan segera mengirimkan surat resmi kepada Mendagri Tito Karnavian guna mengundang semua Pj kepala daerah ke Komisi II DPR RI.
“Kami akan segera mengirimkan surat kepada Pak Mendagri untuk kami mengundang seluruh Pj gubernur, bupati, dan wali kota secara berturut-turut ke ruang Komisi II DPR RI ini sesuai dengan wilayahnya,” kata Rifqi.
Politikus Nasdem itu mengatakan, rapat evaluasi tersebut akan membahas soal persiapan pelaksanaan serta pengawasan Pilkada serentak 2024 yang telah dijalankan oleh para Pj kepala daerah.
“Untuk kami memastikan proses pengawasan terhadap pelaksanaan pilkada dan kesiapan Pilkada tahun 2024 bisa dilaksanakan dengan baik oleh seluruh penjabat kepala daerah ini,” kata Rifqi.
Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Golkar, Taufan Pawe, mendukung rencana pemanggilan semua pj kepala daerah dalam rangka evaluasi kinerja.
Sebab, dia merasa banyak pj kepala daerah yang tidak kompeten dalam hal tata kelola pemerintahan.
“Saya terkadang berpikir ini orang-orang Kementerian yang Pj kabupaten/kota mengerti pemerintahan atau tidak," ucap Taufan.
"Jadi saya sangat bersimpati dan berterima kasih kepada pimpinan Komisi II untuk menghadirkan Pj kabupaten/kota, termasuk provinsi,” kata dia.
