Koalisi Pemerintahan Jerman Kolaps, Apa yang Akan Terjadi?
Sekarang bagaimana? Itulah pertanyaan yang muncul sehari setelah bubarnya koalisi ’traffic-light’ Partai Demokrat Sosial SPD berhaluan kiri-tengah (merah), Demokrat Liberal FDP yang berhaluan neoliberal (kuning), dan Partai Hijau yang berhaluan kiri dan fokus pada isu lingkungan. Dengan mundurnya FDP dari koalisi, pemerintahan Olaf Scholz saat ini tidak memiliki mayoritas lagi di parlemen Jerman, Bundestag.
Sehari setelah perpisahan yang dramatis itu, pandangan Kanselir Olaf Scholz sangat berbeda dengan pandangan para pemimpin oposisi kanan-tengah.
Uni Kristen Demokrat (CDU) dan Uni Kristen Sosial (CSU) bukan hanya blok oposisi terbesar di parlemen saat ini, namun menurut jajak pendapat, mereka juga kemungkinan besar akan muncul sebagai kekuatan terkuat pada pemilihan umum baru.
Pemimpin CDU Friedrich Merz yang digadang-gadang akan menjadi kanselir Jerman berikutnya, mendesak tindakan cepat.
"Pemerintah tidak lagi memiliki mayoritas di Bundestag sehingga kami harus meminta Kanselir Federal - dengan keputusan bulat dari kelompok parlemen CDU/CSU - untuk segera melakukan mosi tidak percaya, paling lambat awal minggu depan," katanya.
Kanselir bisa mengajukan mosi percaya di Bundestag untuk memastikan apakah ia masih memiliki dukungan parlemen yang cukup. Setelah bubarnya koalisi, hanya anggota parlemen dari SPD dan Partai Hijau yang akan memberikan suara untuk Scholz, yang berarti ia akan gagal meraih mayoritas.
Jika kanselir gagal meraih mayoritas, dia dapat secara resmi meminta presiden Jerman untuk membubarkan Bundestag dalam waktu 21 hari. Setelah pembubaran parlemen, pemilihan umum baru harus diadakan dalam waktu maksimal 60 hari.
Tapi Olaf Scholz telah menetapkan jadwalnya sendiri, yang ia umumkan pada Rabu malam (6/11). Dia bermaksud mengajukan mosi percaya tanggal 15 Januari 2024 dan akan melanjutkan pemerintahan minoritas yang terdiri dari SPD dan Partai Hijau hingga saat itu.
"Pemerintah sedang melakukan tugasnya, akan terus melakukannya dalam beberapa minggu dan bulan ke depan dan warga negara akan segera memiliki kesempatan untuk memutuskan bagaimana segala sesuatunya akan berlanjut," katanya Kamis (7/11) pagi.
SPD dan Partai Hijau ingin mendorong beberapa undang-undang yang sudah dibahas tapi belum rampung sebelum pemilihan umum yang baru. Peringkat jajak pendapat mereka sangat buruk saat ini dan koalisi pemerintahan dalam jajak mendapat menjadi pemerintahan yang paling tidak populer dalam sejarah Republik Federal Jerman.
Memang secara hukum tidak ada yang dapat memaksa kanselir untuk melakukan mosi percaya lebih awal. Friedrich Merz menuduh kanselir Olaf Scholz tidak segera mengajukan mosi percaya dan "menunda-nunda karena kebangkrutan politik."
Pemimpin CSU Markus Söder menyuarakan hal yang sama, dengan mengatakan bahwa pemerintah "berantakan" dan juga menyerukan mosi percaya dan pemilu baru. "Scholz, Habeck dan Lindner telah gagal total," kata Söder kepada para wartawan di München. Ia menggambarkan pecahnya koalisi lampu lalu lintas sebagai "simbol kemunduran Jerman."
Di sisi lain, Presiden Frank-Walter Steinmeier mendesak semua pihak untuk bersikap lebih hati-hati. "Banyak orang di negara kami khawatir dengan situasi politik yang tidak menentu di negara kami, di Eropa, di dunia, bahkan setelah pemilihan umum di Amerika Serikat," kata Steinmeier di Berlin. "Ini bukan waktunya untuk taktik dan persaingan, ini adalah waktunya untuk argumen dan tanggung jawab. Saya berharap semua pihak yang bertanggung jawab untuk bersikap adil terhadap besarnya tantangan yang ada."
Steinmeier sendiri adalah anggota SPD dan mantan menteri serta jabatan politik lainnya selama 18 tahun sebelum menjadi presiden pada tahun 2017. Sejak saat itu, keanggotaannya di SPD telah dibekukan. Pria berusia 68 tahun ini ingin memastikan bahwa ia tidak dicurigai sebagai partisan dan telah menekankan akan terus mengawasi proses selanjutnya.
Pada hari Kamis, presiden secara resmi memberhentikan tiga dari empat menteri kabinet FDP Menteri Keuangan Christian Lindner, Menteri Kehakiman Marco Buschmann, dan Menteri Pendidikan Bettina Stark-Watzinger. Di sisi lain, Menteri Transportasi Volker Wissing memutuskan untuk tetap berada di pemerintahan dan keluar dari partainya, FDP.
Kementerian Keuangan akan diambil alih oleh Jörg Kukies, orang kepercayaan Kanselir Scholz. Ekonom ini belajar di universitas-universitas elit di Perancis dan Amerika Serikat dan bekerja di bank investasi Goldman Sachs. Sejak 2021 dia menjabat sebagai wakil Menteri Keuangan.
Menteri Transportasi Wissing akan juga mengambil alih Kementerian Kehakiman, dan Menteri Pertanian Cem Özdemir akan merangkap sebagai Menteri Pendidikan.
Kanselir Olaf Scholz dan Menteri Ekonomi merangkap Wakil Kanselir Robert Habeck ingin tetap berpegang pada jadwal mereka. Mereka menyatakan bahwa SPD dan Partai Hijau adalah pemerintahan resmi, sekalipun hanya pemerintahan minoritas. Tapi sebagai pemerintah mereka mampu bertindak secara internasional.
Proyek-proyek politik yang penting masih dalam proses Keringanan pajak untuk masyarakat berpenghasilan menengah dan rendah ada dalam agenda, serta rencana SPD-Partai Hijau untuk mereformasi sistem pensiun.
Yang juga belum rampung adalah reformasi kebijakan imigrasi dan suaka, di mana Scholz berniat untuk segera mengimplementasikan aturan Sistem Suaka Eropa.
Scholz juga ingin mendorong "langkah-langkah cepat" untuk mendukung ekonomi yang sedang lesu. Menurunkan harga energi untuk perusahaan-perusahaan industri ada di dalam agenda, begitu pula langkah-langkah untuk mengamankan pekerjaan di industri otomotif dan para pemasoknya. Ini bisa termasuk subsidi untuk meningkatkan penjualan mobil listrik.
Apakah Scholz dapat mengamankan mayoritas parlemen yang diperlukan untuk mengimplementasikan rencana-rencana ini atau tidak, belum ada kepastian. Bundestag dijadwalkan bertemu untuk terakhir kalinya di tahun ini pada tanggal 20 Desember 2024.
Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Inggris
Simak juga Video ‘Video Ribuan Orang Gelar Aksi ‘Free Gaza’ di Berlin Jerman’
[Gambas Video 20detik]
