Komisi I Minta BSSN Waspadai Peretasan Situs KPU Jelang Pilkada 2024
JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Ahmad Heryawan (Aher) meminta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk bekerja secara maksimal dalam mengamankan Pilkada Serentak 2024.
Salah satu perhatian utama adalah potensi peretasan terhadap situs dan layanan milik pemerintah serta pengawasan Pemilu.
“Keamanan pilkada di situs-situs milik KPU dan penyelenggara pemilu, khususnya di pemerintah, harus dijaga dengan baik. Jangan sampai ada yang meng-hack atau mengganggu, karena itu sangat berbahaya,” ujar Aher di Gedung DPR RI, Kamis (7/11/2024).
Aher menambahkan, BSSN bersama pemangku kepentingan terkait juga harus meningkatkan pengamanan data, terutama yang berkaitan dengan Pilkada serentak.
Ia menegaskan, keamanan data merupakan faktor penting dalam kelancaran pesta demokrasi yang akan berlangsung pada 27 November 2024.
“Data-data seperti DPT (Daftar Pemilih Tetap) itu sangat penting. Jika DPT diganggu, dihilangkan, atau diperbanyak, hal itu dapat mengganggu proses demokratisasi Pilkada,” kata Aher.
Sebagai informasi, BSSN dan Komisi I DPR RI menggelar rapat kerja pada Kamis (7/11/2024) untuk membahas program kerja 100 hari pertama serta kesiapan pengamanan Pilkada serentak 2024.
Ketua BSSN Hinsa Siburian mengusulkan agar pemerintah menerapkan kurikulum yang memuat materi literasi keamanan siber.
Usulan ini merupakan bagian dari Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk memperkuat pendidikan sains dan teknologi, yang bertujuan untuk meningkatkan literasi digital di berbagai tingkat pendidikan guna mendukung digitalisasi ekonomi.
Hinsa juga mengusulkan agar RUU Keamanan dan Ketahanan Siber (KKS) dimasukkan ke dalam program legislasi nasional (prolegnas) DPR RI.
Pembentukan UU ini dianggap sejalan dengan Asta Cita pemerintah untuk meningkatkan konektivitas serta keamanan teknologi informasi dan telekomunikasi dari ancaman siber dengan memperkuat kapabilitas badan pertahanan siber.
Namun demikian, rapat yang awalnya digelar secara terbuka berubah menjadi tertutup ketika pembahasan memasuki isu-isu sensitif terkait Pilkada serentak 2024.
