Komisi II DPRD Bogor Desak Transparansi Perumda Trans Pakuan Terkait Pengelolaan BisKita
BOGOR, KOMPAS.com - Komisi II DPRD Kota Bogor mendesak Perumda Trans Pakuan untuk bersikap transparan dalam pengelolaan layanan BisKita.
Desakan muncul berkait wacana peralihan subsidi BisKita dari pemerintah pusat ke Pemerintah Kota Bogor, yang dinilai berpotensi menguntungkan pihak tertentu tanpa mendongkrak pendapatan daerah.
"Kami minta Perumda Trans Pakuan buka-bukaan data,” kata anggota Komisi II dari Fraksi PPP, Akhmad Saeful Bakhri (ASB) kepada Kompas.com, Senin (28/10/2024)
Dalam rapat kerja antara Komisi II DPRD Kota Bogor dan Perumda Trans Pakuan, di Gedung DPRD kemarin, ASB menekankan pentingnya keterbukaan Perumda Trans Pakuan terkait kerja sama pengelolaan BisKita dengan Kodjari.
ASB meminta agar dokumen kerja sama itu diserahkan kepada Komisi II untuk mengkaji pembagian keuntungan antara kedua belah pihak.
"Dari surat itu kita bisa tahu kalkulasi pembagian keuntungan Kodjari dan Perumda Trans Pakuan," ujar ASB.
ASB juga menyoroti bahwa sejak awal Perumda Trans Pakuan meminta bantuan untuk menjadi operator BisKita, namun kini justru Kodjari yang mengelola unit-unit BisKita.
Hal ini dianggap tidak sesuai dengan tujuan awal keterlibatan Perumda Trans Pakuan dalam layanan transportasi umum.
Menurut informasi yang diperoleh, seluruh unit BisKita dimiliki oleh Kodjari, sehingga jika subsidi dialihkan ke Pemerintah Kota Bogor, keuntungan dari pengelolaan BisKita hanya akan dinikmati oleh Kodjari, bukan Perumda Trans Pakuan.
“Kami tidak mau APBD yang kita keluarkan tidak kembali ke kita. Karena selama 10 tahun lebih Perumda Trans Pakuan, atau yang dulu PDJT, tidak pernah memberikan kontribusi,” tegasnya.
Senada dengan ASB, anggota Komisi II lainnya, Devie Prihatini Sultani, menyoroti proyeksi pendapatan Perumda Trans Pakuan pada tahun 2025.
Menurut Devie, jika sejak awal Perumda Trans Pakuan diberi wewenang penuh dalam mengelola BisKita, potensi keuntungan yang diperoleh akan lebih signifikan.
Perumda Trans Pakuan diperkirakan dapat meraup laba bersih sekitar Rp 743 juta pada 2025. Namun, sebagian besar keuntungan ini, sebesar Rp 500 juta, akan dialokasikan untuk melunasi tunggakan gaji eks karyawan PDJT.
Sedangkan sisanya, Rp 243 juta, hanya cukup untuk membayar gaji karyawan yang ada saat ini.
Devie menegaskan pentingnya keseriusan Direktur Utama Perumda Trans Pakuan dalam mengelola perusahaan pelat merah tersebut.
"Harus serius. Harus optimistis. Harus terbuka. Kita tidak mau lagi hanya diberikan janji-janji tapi tidak ada hasil, sementara pihak lain yang menikmatinya," ujar Devie.
