Komisi VIII DPR Ingin Tata Haji Furoda, Singgung Tarif Capai Rp 1M
Wakil Ketua Komisi VIII DPR Abdul Wachid membicarakan polemik penyelenggaraan haji furoda yang menyediakan layanan langsung berangkat. Wachid menilai penyelenggaraan haji furoda perlu ditata legislatif lantaran tarifnya begitu fantastis.
"Kalau bisa nanti ke depan baik itu haji reguler maupun haji plus, haji furoda, visa mujamalah, itu paling tidak, itu kita tahu dan kita tata," kata Wachid di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Rabu (8/1/2025).
Dikutip dari situs web Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), haji furoda adalah jenis ibadah haji khusus yang dilaksanakan di luar kuota haji reguler yang ditetapkan pemerintah Indonesia. Program haji furoda mengikuti sistem kuota yang ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi. Ini berbeda dengan haji plus atau haji khusus atau ONH Plus yang kuotanya ditetapkan pemerintah Indonesia.
Wachid menuturkan, selama ini pemerintah dan DPR tidak memiliki kewenangan mengatur penyelenggaraan haji furoda. Sebab, hal itu diatur pemerintah Arab Saudi.
"Jadi gini ya, sebenarnya haji furoda itu adalah pemerintah maupun kami DPR tidak ikut di situ. Nah saya DPR, ini karena menangani persoalan masalah haji reguler, ya, yang untuk masyarakat kecil, kan gitu. Nah kalau furoda ini adalah haknya adalah yang mengeluarkan visa kan Arab Saudi. Jadi kami tidak bisa apa-apa," ujar Wachid.
"Katakan kalau mau minta dibatasi tidak bisa, karena Arab Saudi memberikan kelonggaran seperti itu," imbuhnya.
Wachid pun menekankan perlunya ada pembatasan tarif haji Furoda yang disebut kini mencapai miliaran. Dengan begitu, sebut dia, pemerintah harus hadir dalam penyelenggaraannya.
"Harus ada maksimal berapa. Jangan sampai biaya haji itu ada yang Rp 300 juta, ada yang Rp 500 juta, Ada yang Rp 700 juta, Bahkan yang kami dengar-dengar ada Rp 1 miliar. Nah ini kan sudah nggak benar lagi. Harus ada batasan maksimal berapa yang boleh, yang tidak boleh itu berapa," kata Wachid.
"Nah ini harus pemerintah harus hadir. Kenapa, yang menjadi korban itu masyarakat lagi, kan gitu. Terjadi transaksi yang begitu hebatnya ya, kita kalau tidak menangani, ikut campur, ya kasihan masyarakat," lanjutnya.
Simak juga video Komisi VIII DPR Sebut Prabowo Akan Temui MBS Minta Tambahan Kuota Haji
[Gambas Video 20detik]
