Komisi VIII DPR Ungkap Prabowo Akan Temui MBS Bahas Tambahan Kuota Haji
Ketua Panitia Kerja (Panja) Haji DPR, Abdul Wachid, menyampaikan kabar rencana Presiden Prabowo Subianto menemui Perdana Menteri (PM) Arab Saudi, Pangeran Muhammad bin Salman (MBS), pada akhir bulan ini. Pertemuan itu, kata dia, akan membicarakan negosiasi kuota haji tambahan.
"Beliau akan berangkat ke Arab Saudi tanggal 28-29 Januari. Setelah beliau kunjungan dari India dan dari Pakistan, lalu ke Arab Saudi," kata Wachid di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/1/2025).
Wachid menyebut pihaknya juga mendapat kabar bahwa Prabowo akan berbicara lebih lanjut mengenai wacana pembangunan kampung haji. Soal kuota tambahan untuk lansia, kata dia, juga akan dibicarakan Prabowo dengan pemerintahan Arab Saudi.
"Makanya Pak Prabowo akan ketemu MBS itu dalam rangka membicarakan masalah kampung haji dan tempatnya sekalian, itu yang nanti akan kawasan yang akan diberikan kepada Indonesia, ini akan dibicarakan," kata Wachid.
"Pak Presiden juga akan minta tambahan kuota, tambahan kuota itu terutama diperuntukkan buat lansia, diutamakan kepada lansia," lanjutnya.
Panja Haji DPR diketahui telah melaporkan hasil keputusan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) 2025 turun menjadi Rp 55,4 juta kepada Presiden Prabowo. Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang menyebut Prabowo menyoroti penurunan Bipih yang belum memuaskan.
"Kami mencatatkan laporan kepada Pak Presiden, penurunan biaya haji ini dengan catatannya pelayanan semakin membaik. Penurunan ini sejalan dengan ketekunan para anggota Panja mencermati item-item pembiayaan haji yang bisa dilakukan, koreksi dari pembiayaan yang dilakukan masa-masa lalu. Tentu Pak Presiden mengucapkan terima kasih ke para anggota Panja, tetapi kelihatannya Pak Presiden masih belum puas," kata Marwan kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (7/1).
Prabowo, kata Marwan, ingin biaya haji lebih turun lagi. Pihaknya mengaku tidak bisa lagi menurunkan biaya haji karena sudah ditetapkan, namun akan dijadikan catatan di tahun berikutnya.
"Masih kepingin (turun lagi) sebetulnya masih di bawah itu. Tentu apakah ini menjadi kajian ulang kami. Mungkin saja periode ini tidak, karena sudah diambil keputusan, tetapi menjadi catatan kami, Komisi VIII, bahwa arahan Pak Presiden sepertinya menginginkan sebetulnya di bawah itu," kata Marwan.
