Komisi XIII DPR Tunda Rapat dengan Menteri HAM Natalius Pigai
JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi XIII DPR menunda rapat kerja dengan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai yang sedianya digelar pada Senin (28/10/2024) siang hari ini.
Ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya mengatakan, rapat itu diundur ke Rabu (30/10/2024) lusa.
“Rencana semula kan hari ini siang, tapi karena ada perubahan jadwal, kita akan raker dengan Kementerian HAM pada Rabu,” ujar Willy di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (28/10/2024).
Ia mengungkapkan, raker Komisi XIII dan Kementerian HAM bakal membahas beberapa hal, yang pertama adalah menjalankan fungsi pengawasan anggaran.
Kedua, membahas soal rancangan undang-undang yang mungkin akan diajukan oleh Komisi XIII pada Program Legislasi (Prolegnas) Prioritas DPR RI periode 2024-2029.
Isu ketiga yang akan dibahas adalah terkait dengan pernyataan Pigai yang meminta anggaran Rp 20 triliun untuk Kementerian HAM.
“Kita dalami lagi maksud Pak Pigai itu apa dan kalau beliau juga menyampaikan (penambahan anggaran) itu sebagai sebuah lontaran dalam sambutan, ya HAM itu tentu fundamental right, dalam setiap kehidupan kita bernegara, itu yang harus kita pahami,” ujar Willy.
Politikus Partai Nasdem ini pun belum bisa menyampaikan apakah anggaran yang diminta Pigai itu masuk akal atau tidak.
Ia lebih ingin mendalami bagaimana nantinya jika anggaran itu direalisasikan tidak tumpang tindih juga dengan kewenangan Komnas HAM yang juga menjadi mitra Komisi XIII.
“Kita di Komisi XIII juga (bermitra) ada Komnas HAM, apa yang tidak overlapping nantinya,” kata Willy.
Diketahui, Komisi XIII adalah komisi yang baru dibentuk seiring dengan bertambahnya jumlah kementerian pada pemerintahan Prabowo.
Komisi XIII DPR akan bermitra dengan sejumlah kementerian/lembaga, antara lain Kementerian Hukum, Kementerian HAM, dan Kementerian Sekretaris Negara.
Sementara itu, Natalius Pigai menjadi sorotan karena pernyataannya yang menyebut Kementerian HAM butuh anggaran Rp 20 triliun untuk dapat menyusun program pembangunan HAM.
"Kenapa Presiden mau bikin Kementerian HAM? Berarti ada sesuatu besar yang mau dibikin. Maka tim transisi, rombak itu anggaran, dari Rp 20 triliun ke Rp 64 miliar. Tidak bisa, tidak tercapai visi misi Presiden," ucap Pigai, Senin (21/10/2024) lalu.
