Komitmen Pemprov Riau Dukung Program REDD+, Kolaborasi Lintas Sektor untuk Pengurangan Emisi GRK
KOMPAS.com – Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau Taufiq Oesman Hamid mengungkapkan bahwa pengelolaan program reducing emission from deforestation and forest degradation (REDD+) memerlukan kolaborasi lintas sektor, terutama dalam sektor-sektor yang terkait dengan landscape.
Untuk diketahui, REDD+ adalah inisiatif global yang diinisiasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk memberikan insentif kepada negara berkembang yang berhasil mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK), yang sebagian besar berasal dari deforestasi (penebangan hutan) dan degradasi hutan (kerusakan ekosistem hutan).
“Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau berkomitmen penuh dan akan terus bekerja keras untuk mewujudkan setiap peluang pendanaan yang berfokus pada penguatan program REDD+,” ujar Taufiq saat menerima kunjungan kerja UN-REDD ke Kantor Pemprov Riau, Kamis (5/12/2024).
UN-REDD adalah program kolaborasi antara tiga lembaga utama PBB, yaitu Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO), Program Pembangunan PBB (UNDP), dan Program Lingkungan Hidup PBB (UNEP).
Delegasi UN-REDD yang berkunjung terdiri dari sejumlah perwakilan dari UNEP dan FAO, di antaranya Annete Wallgren (UNEP), Kamran Hussain (UNEP), Bambang Arifatmi (UNEP), Marco Piazza (FAO), dan Dwi Farastika (FAO).
Mereka melakukan kunjungan untuk membahas kemajuan dan langkah-langkah strategis dalam implementasi program REDD+ di berbagai wilayah, termasuk di Provinsi Riau.
Pada kesempatan tersebut, Taufik memberikan apresiasi atas keberhasilan program REDD+ yang telah berjalan di Provinsi Riau.
“Pencapaian tersebut tidak lepas dari dukungan yang kuat dari UN-REDD, yang telah bekerja sama dengan Pemprov Riau dalam upaya pengurangan emisi gas rumah kaca,” imbuhnya.
Taufiq juga menjelaskan bahwa dalam beberapa waktu terakhir, Pemprov Riau, melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), intens melakukan rapat-rapat untuk mempercepat dan memperkuat arsitektur REDD+ di provinsi ini.
Dengan adanya arsitektur ini, kata dia, kinerja pemerintah daerah (pemda) dalam menurunkan emisi GRK akan dapat dinilai secara objektif, serta diharapkan dapat mengarah pada pendanaan dan program yang lebih maksimal kembali ke daerah.
Taufiq juga menegaskan bahwa berdasarkan perhitungan kinerja pengurangan emisi GRK pada periode 2014-2016, Pemprov Riau akan menerima pendanaan REDD+ Result-Based Payment (RBP) dari Green Climate Fund (GCF) senilai 2.065 juta dollar Amerika Serikat (AS).
“Saat ini, Pemprov Riau sedang mempersiapkan proposal kegiatan untuk diajukan ke Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH),” ucapnya.
Taufiq berharap, dengan dukungan penuh dari UN-REDD, Pemprov Riau dapat terus meningkatkan kinerjanya dalam menurunkan emisi GRK dan mendapatkan pendanaan yang lebih besar untuk mendukung program-program pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan di provinsi ini.
Sebelumnya, Ketua Delegasi UN-REDD Annete Wallgren menyampaikan bahwa pihaknya bersama Pemprov Riau melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah memulai tahapan readiness sebagai langkah awal dalam memperkuat arsitektur REDD+ di Provinsi Riau.
Hingga saat ini, proses tersebut telah berjalan dengan fokus pada sektor lingkungan hidup dan kehutanan.
Meski demikian, menurut Annete, REDD+ tidak hanya bisa berhasil jika hanya berfokus pada sektor-sektor tersebut.
“Program ini membutuhkan dukungan nyata dari berbagai sektor terkait lainnya yang memiliki peran penting, seperti sektor pangan, pertanian, perkebunan, kelautan, transportasi, dan sektor landscape lainnya,” jelasnya.
Oleh karena itu, lanjut Annete, komitmen multisektor dan sinergi antara berbagai pihak, baik pemerintah maupun sektor swasta, sangat diperlukan untuk memastikan keberlanjutan program ini di masa depan.
Annete juga menambahkan bahwa sejumlah agenda strategis telah direncanakan oleh UN-REDD untuk 2025.
Beberapa target output yang akan dicapai di antaranya adalah kick-off meeting yang melibatkan berbagai stakeholders di tingkat Provinsi Riau pada Januari 2025.
Kemudian, dilanjutkan dengan project launching di tingkat nasional pada Februari 2025.
Selain itu, terdapat pula persiapan dokumen-dokumen penting seperti STRADA, FREL, dan BSM yang akan disusun dengan standar internasional, untuk mendukung implementasi REDD+ yang lebih efektif dan terukur.
Sebagai informasi, dalam pertemuan tersebut juga hadir Asisten Administrasi Umum dan Kepegawaian Elly Wardani, Plt Kepala Dinas LHK Alwamen, Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan Dinas LHK Doktor (Dr) Matnuril, serta Tim UNEP di Provinsi Riau Danang Kabul.
