Kota Bogor Terapkan Kartu Kredit Daerah untuk OPD
BOGOR, KOMPAS.com - Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Bogor kini resmi menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) untuk kebutuhan belanja daerah.
Penjabat (Pj) Wali Kota Bogor Hery Antasari menjelaskan bahwa penggunaan KKPD bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran.
“Kota Bogor salah satu dari dua daerah di Jawa Barat, atau sedikit di Indonesia, yang seluruh OPD-nya telah menggunakan KKPD,” ujar Hery saat dikonfirmasi pada Jumat (3/1/2025).
Melalui sistem KKPD, pengeluaran anggaran dapat dipantau secara real-time menggunakan platform digital yang telah terintegrasi, sehingga dapat mengurangi potensi manipulasi data.
“Dengan KKPD, semua tercatat secara digital. Tidak ada lagi sistem manual yang memungkinkan adanya rekayasa data. Transparansi jadi lebih terjaga,” tambahnya.
Selain KKPD, Kota Bogor juga mencatatkan diri sebagai daerah pertama yang menerapkan program kredit online bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Program ini bekerja sama dengan salah satu bank dan dirancang untuk mempermudah ASN dalam mendapatkan pembiayaan tanpa proses administrasi yang rumit.
“Kota Bogor salah satu yang pertama ada kredit online untuk ASN. Jadi BJB punya program kredit online yang pertama dilakukan di Kota Bogor,” jelas Hery.
Pada 2025, seluruh OPD di Kota Bogor diminta untuk menyusun rencana anggaran yang lebih perinci, terutama dalam perencanaan bulanan dan triwulanan, agar selaras dengan pelaksanaannya.
Bagi OPD yang realisasi anggarannya di bawah target, akan menerima sanksi sesuai dengan surat edaran Kementerian Dalam Negeri.
Sanksi tersebut bisa berupa teguran tertulis hingga pengurangan tunjangan bagi pejabat terkait.
“Bagi OPD yang realisasinya di bawah target, perlu ada semacam atensi tertulis dari kepala daerah atau juga sanksi lain berupa pengurangan tunjangan dan lain sebagainya,” kata Hery.
