KPK Harap Arahan Wapres Gibran Dipatuhi Semua Kepala Daerah
JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap arahan dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming terkait pencegahan korupsi bisa dipatuhi dan diaplikasikan oleh semua kepala daerah.
Hal itu disampaikan KPK merespons pernyataan Gibran yang mengingatkan para kepala daerah mengimplementasikan program Monitoring Center for Prevention (MCP).
Adapun MCP merupakan program KPK yang berkolaborasi dengan sejumlah pihak dalam pencegahan korupsi di antaranya melalui pemantauan data, analisis risiko, ataupun rekomendasi tata kelola guna menghindari korupsi.
“Dengan upaya pencegahan korupsi yang serius, akan menciptakan good governance sekaligus peningkatan kualitas pelayanan publik,” kata anggota Tim Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (8/11/2024).
Budi mengatakan, KPK mengapresiasi komitmen pemerintah dalam mendorong pelaksanaan program MCP dengan serius.
Komitmen itu, kata Budi, harus disertai dengan langkah nyata dan aplikatif sehingga perbaikan pencegahan korupsi tidak hanya di atas kertas.
KPK berharap, ke depan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia bisa mengakses layanan dari kepala daerah dengan mudah, cepat, murah, bahkan gratis.
Pemerintah daerah juga bersikap transparan dan akuntabel.
“Tapi juga betul-betul diaplikasikan di lapangan,” tutur Budi.
Lebih lanjut, Budi menjelaskan, program MCP meliputi delapan wilayah intervensi yakni, perencanaan, penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Kemudian, pengadaan barang dan jasa, pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), optimalisasi pajak daerah, manajemen aparatur sipil negara (ASN, pelayanan publik, dan tata kelola barang milik daerah (BMD).
Pelaksanaan program MCP diukur secara berkala dan dilaporkan di laman Jaga.id.
“Dari MCP tersebut tergambar area-area mana saja yang masih butuh perbaikan ekstra, ataupun yang sudah baik atau masuk kategori terjaga,” tutur Budi.
Melansir Antara, Wapres Gibran memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).
Dalam forum itu, Gibran mengingatkan kepala daerah serius melaksanakan MCP. Ia juga menyebut, Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan arahan agar korupsi dicegah dan celah kebocoran anggaran ditutup.
“Jadi MCP ini adalah salah satu indikator dari KPK. Ini perlu diseriusi," kata Gibran, Kamis.
