KPK Koordinasi dengan Kemenag Pantau Izin hingga Database Haji-Umrah
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal mengawasi pelaksanaan ibadah haji dan umrah. KPK melalui Kedeputian Pencegahan dan Monitoring sudah menjalin koordinasi dengan Kementerian Agama (Kemenag) terkait pemantauan tersebut.
"Kita sudah siap segera untuk pencegahan. Tapi yang sekarang kayaknya satu siklus penuh dan bukan haji ini saja. Jadi yang haji plus, yang umroh itu sekalian aja deh dari perizinannya sampe database-nya segala macam kita pengen lihat," kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan di gedung ACLC KPK, Jakarta, Rabu (13/11/2024).
Pahala mengatakan sudah ada komunikasi dari Kemenag melalui Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Agama (Kemenag) Faisal Ali Hasyim. Dalam komunikasi itu dipaparkan terkait pelaksanaan haji.
"Sudah (komunikasi), Pak Irjennya Pak Faisal kan waktu kemarin haji, kemarin kita juga ada satu orang kita pendamping," ucap Pahala.
"Yang jelas haji khusus, haji reguler, sama yang umroh itu segala macam kita mau lihat semua dan Pak Irjen setuju," tambahnya.
Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar sebelumnya mengatakan tidak ingin ada isu-isu korupsi di balik penyelenggaraan haji mendatang. Hal itu dikatakannya saat membuka Mudzakarah Perhajian Indonesia Tahun 2024 yang berlangsung di Institut Agama Islam (IAI) Persis Bandung, Jawa Barat.
"Penyelenggaraan haji tahun ini kami tidak ingin ada isu-isu korupsi dibalik penyelenggaraan haji tahun, ini sesuai dengan arahan presiden kepada menteri-menterinya," kata Menag Nasaruddin dilansir dari laman Kemenag.go.id, Rabu (13/11).
Menag mengatakan pihaknya akan berkonsultasi dengan Kejagung hingga KPK. Hal itu untuk memperbaiki titik krusial yang ada.
"Bagi kami, Kemenag, kami akan segera menindaklanjutinya dengan berkonsultasi kejaksaan dan KPK yang selama ini concern untuk memperbaiki titik krusial seperti ini," ujarnya.
Tonton juga Video Penjelasan Lengkap Kemenag soal Alokasi Tambahan Kuota Haji 2024
[Gambas Video 20detik]
