KPU RI Dapat Anggaran Rp 3 Triliun Tahun Depan, 90 Persen untuk Biaya Rutin
JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Afifuddin mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang besarnya menyentuh angka Rp 3 triliun.
"Dua hari lalu, Pak Presiden memberikan DIPA rencana anggaran kita untuk tahun depan yang besarnya Rp 3 triliun," ujarnya dalam rapat koordinasi persiapan sengketa Pilkada 2024 di Mercure Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (12/12/2024) malam.
Dia menyebutkan bahwa 90 persen dari anggaran yang mencapai Rp 3 triliun ini akan dihabiskan untuk kegiatan rutin.
"Hampir pasti enggak ada aktivitas ini, hanya 10 persen," ucap Afif.
Dalam DIPA tersebut, Afif mengatakan, ada kata pembuka yang disampaikan Presiden Prabowo.
"Di kata pembukanya di antaranya begini, salah satu kemewahan sekarang itu di antaranya adalah ketika ada momen-momen penting, momen politik tidak ada konflik," ucapnya.
Meski demikian, Afif tetap berempati dengan konflik yang terjadi di daerah Papua, seperti Puncak Jaya, Paniai, Lanny Jaya.
Untuk menghentikan konflik di beberapa kabupaten di Papua, Afif meminta agar rekapitulasi suara dialihkan ke tingkat provinsi.
"Hari ini enggak selesai, tarik semua ke provinsi. Kami mengambil kebijakan untuk kabupaten/kota yang belum selesai (perhitungan suara), maksimal (harus selesai) 14 (Desember), untuk provinsi (maksimal) 16 (Desember)," ucapnya.
Di Papua, beberapa wilayah seperti di Puncak Jaya dan Puncak ditarik ke Nabire.
Kemudian, wilayah yang hendak ditarik ke pusat kota juga berada di Provinsi Papua Pegunungan, di Tolikara dan Lanny Jaya yang masih berkonflik.
"Lanny Jaya ini masih (seperti) perang, bapak ibu sekalian. Ini saya kira tantangan kita semua," ucapnya.
